Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama diminta menghentikan penggunaan tentara untuk menggusur warga masyarakat.
Terbaru, Ahok menggunakan militer bersenjata lengkap dari kesatuan di bawah komando Panglima Kodam Jaya, Mayjen Teddy Lhaksamana untuk "memerangi" warga agar hengkang dari kawasan Kalijodo.
"Penggunaan tentara bukan bukan saja pelanggaran berat terhadap nilai-nilai demokrasi, bahkan juga melanggar hak-hak sipil," ujar Adhie M Massardi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (22/2).
Dikatakan Sekjen Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) ini, dalam situasi perang sekalipun, militer bersenjata tidak boleh dihadapkan untuk memerangi masyarakat sipil.
Menurut Adhie, tak ada pilihan selain Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta harus menghormati hak-hak sipil, dan tidak lagi menggunakan kekuatan militer termasuk Brimob bersenjata lengkap untuk menghadapi warga masyarakat yang kawasannya hendak digusur demi pembangunan.
"Puluhan tahun bangsa ini berjuang tak kenal lelah dan bahkan berdarah-darah untuk keluar dari sistem yang represif, sehingga bisa berjalan di ranah demokrasi. Apakah Ahok lupa bahwa dirinya bisa menjadi penguasa di Ibukota merupakan bagian dari "berkah demokrasi"? Dan apakah Ahok paham bahwa kekuatan utama demokrasi adalah "dialog, dialog dan dialog"?" ucap Adhie yang pernah menjadi jurubicara presiden era pemerintahan Abdurrahman Wahid.
Oleh karenanya, dalam hemat Adhie, keberhasilan Ahok menggusur warga di kawasan Kalijodo dan kesuksesan menggusur warga masyarakat di tempat-tempat lain di Ibukota sebelumnya, belum layak dicatat sebagai prestasi. Karena dari kawasan tergusur itu, tampak jelas jejak-jejak pengkhianatan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi.
"Saya percaya sebagaimana yang diajarkan Gus Dur kepada saya, tidak ada persoalan di muka bumi ini yang tidak bisa diselesaikan dengan dialog yang dilakukan dengan jujur. Karena itu, saya percaya warga Kalijodo dan lain-lain sesungguhnya bisa diajak dialog," katanya.
"Kuncinya: kejujuran! Warga akan melawan bila dalam dialog itu tersembunyi ketidakjujuran. Misalnya, mengatakan untuk mengembalikan jalur hijau†tetapi faktanya untuk kepentingan raja properti Ibukota. Mengatakan untuk meningkatkan harkat dan martabat warga Jakarta, tapi faktanya untuk meningkatkan harga tanah sekitar yang sudah dikuasai para taipan," demikian kata Adhie yang juga Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB).
[dem]
