Kabar bagi-bagi uang dari calon ketua umum Partai Golkar mulai menyeruak ke permukaan. Pengurus Golkar di daerah sebagai pemilik suara di Munas pun diimbau untuk menolak sogokan dari calon ketua umum.
"Saya rasa teman-teman di daerah tahu bahwa politik transaksional dilepas. Pemegang suara daerah, mereka harus bisa menolak," ujar kader muda Golkar Meutya Hafid saat ditemui usai menjadi pembicara diskusi 'Ke Mana Golkar Pergi?' di Jakarta, Minggu (21/2).
Dia berharap pengurus DPD II dan DPD I punya kesadaran walaupun ditawarkan dolar. Sebab, money politics pengaruhnya bagi keberlangsungan partai ke depan.
Meski demikian, Meutya yang kini menjabat Wakil Ketua Komisi I DPR kurang sepakat kalau KPK dan Bareskrim Polri dilibatkan untuk mengawasi Munas.
"Tidak perlu sampai ke sana. Kalau para calon dan DPD II punya kesadaran penuh bahwa praktik politik transaksional lewat munas harus tidak dijalankan. Golkar harus benahi dirinya sendiri," katanya.
Sebelumnya, politisi Golkar Nurdin Halid mengungkap ada calon ketua umum Golkar yang bagi-bagi 10.000 dolar Singapura ke para pemilik suara di Munas mendatang. Dia mengaku memiliki bukti terkait uang yang diberikan oleh calon ketua umum partai beringin kepada pengurus Dewan Pimpinan daerah tingkat II.
Nurdin tak mempermasalahkan apabila Caketum Golkar yang sedang menjalankan safari politiknya memberikan uang transport, uang saku dan uang penginapan. Tapi menurutnya, sangat tidak dibenarkan jika uang tersebut melebihi Rp 25 juta.
"Tapi kalau melebihi Rp25 juta apalagi disuruh buat pernyataan (dukungan) kemudian dibayar, itu sudah transaksional, itu tidak boleh. Apalagi jika calonnya seorang pejabat negara misalnya itu sangat berbahaya, bagaimana nasibnya Golkar," tegas Nurdin.
[dem]
