Saat ini adalah momentum tepat bagi Indonesia untuk membangun industri perikanan nasional yang bernilai tambah.
Demikian disampaikan Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli. Menurutnya, ketegasan Indonesia dalam menindak pencuri ikan menjadikan peluang industri pengolahan untuk berkembang pesat.
Bahkan, sikap Indonesia mengatasi praktik pencurian ikan (illegal, unreported, and unregulated atau IUU) telah berdampak buruk bagi industri perikanan negeri tetangga yang semula hidup dari ikan curian dari Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Rizal saat memaparkan program Kemenko Maritim dan Sumber Daya di kantornya, kemarin. Dengan begitu, lanjut Rizal, sudah seharusnya pembangunan industri perikanan nasional diarahkan kepada produk yang bernilai tambah. Misalnya, pengembangan industri perikanan yang memanfaatkan tulang dan kepala ikan.
"Kepala ikan itu kaya akan Omega 3. Tulang ikan juga bisa dibuat tepung ikan yang bagus untuk pakan ternak. Kalau ini berhasil, Indonesia bisa menjadi eksportir," terang Rizal.
Menurut dia, pengembangan industri perikanan nasional juga sangat memungkinkan karena saat ini pemerintah telah mengeluarkan bisnis gudang pendingin (cold storage) dari Daftar Negatif Investasi (DNI).
Rizal menyatakan, bisnis perikanan tangkap sudah dipastikan tertutup bagi investor asing guna mendorong nelayan lokal. Sementara bisnis pengolahan perikanan, termasuk cold storage, bisa dimasuki investor asing karena memiliki teknologi yang belum dikuasai Indonesia.
Bidang usaha cold storage dalam Perpres No 39 Tahun 2014 masuk subsektor perdagangan dengan pembatasan kepemilikan modal asing serta lokasi. Melalui revisi DNI yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi X yang diluncurkan pemerintah baru-baru ini, bisnis tersebut direlaksasi dengan tujuan dapat menarik investasi asing langsung pada sektor pendukung di bidang kelautan dan perikanan serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
Dia juga menjelaskan program kementeriannya membantupara nelayan miskin agar kehidupannya makin lama makin baik. Awalnya, nelayan akan diberikan asuransi gratis selama enam bulan agar mereka membiasakan diri.
"Jika sampai ada yang meninggal dalam kecelakaan laut, akan mendapat jaminan sekitar Rp 36 juta. Tidak besar memang, tapi sangat membantu," ungkapnya.
Dia juga mengungkap rencana mengubah pola kehidupan nelayan Indonesia sehingga perkampungan tidak lagi kotor. Awalnya pemerintah akan membuat pilot project kampung nelayan di Indramayu, lengkap dengan saluran air bersih.
"Anggarannya dari tanggung jawab perusahaan (CSR). Apabila ini sukses, nanti akan ada 15 wilayah serupa di Indonesia,†jelas Rizal.
[ald]
