Berita

Darmin Nasution Diultimatum Cabut Pernyataan Dan Minta Maaf

KAMIS, 18 FEBRUARI 2016 | 15:59 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Pernyataan Menteri Perekonomian Darmin Nasution yang menuding pemerintah SBY-Budiono membuat kesalahan yang berakibat mandegnya hilirisasi sektor minyak energi dan batubara (Minerba) menuai reaksi dari kader Partai Demokrat.

Kader Demokrat mengultimatum Darmin mencabut dan meminta maaf atas ucapan itu.

"Kami akan bertindak tegas jika Darmin Nasution tidak minta maaf," ujar Jackson Kumaat, Sekjen Bakti Karya Perjuangan Demokrat, organ sayap Demokrat, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (18/2).


Menurut kader muda Demokrat ini, Darmin Nasution yang pernah diangkat oleh SBY menjadi pejabat di Kementerian keuangan dan diusulkan diangkat menjadi deputi dan Gubernur Bank Indonesia, seharusnya membuat kebijakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Bukan malah sebaliknya membuat kegaduhan dengan mengkambinghitamkan pemerintah sebelumnya, yang justru berimplikasi pada memburuknya perekonomian.

"Dia (Darmin) pernah menjadi bagian pemerintah 2004-2014, jangan kambinghitamkan pemerintah sebelumnya," kata Jackson yang juga Ketua KNPI Sulut tersebut.

Sebelumnya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan keluhkesahnya di Twitter lantaran ada pihak berkuasa yang selalu mengambinghitamkan sepuluh tahun kepemimpinannya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam rapat kerja Kementerian Perindustrian di Jakarta, Selasa 16 Februari 2016, menyatakan, bahwa program hilirisasi yang ada saat ini sangat terlambat, sebab dampak dari pemerintah sebelumnya atau era SBY sehingga tidak mampu mengejar percepatan ekonomi.

"Pemerintah SBY agak terlambat melakukan pembangunan smelter," ujar Darmin.

Kader-kader Muda Partai Demokrat meminta seharusnya Darmin lebih banyak mengevaluasi dirinya daripada menyalahkan orang lain.[dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

DPR Minta Evaluasi Perlintasan Usai Insiden Tabrakan Argo Bromo-KRL

Selasa, 28 April 2026 | 00:15

KRL Sempat Menabrak Taksi Sebelum Diseruduk KA Argo Bromo

Selasa, 28 April 2026 | 00:04

Kedaulatan Data RI jadi Sorotan di Tengah Gejolak Geopolitik

Senin, 27 April 2026 | 23:46

Tim SAR Berjibaku Evakuasi Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur

Senin, 27 April 2026 | 23:24

Kereta Argo Bromo Tabrak KRL di Bekasi Timur, KAI Masih Investigasi

Senin, 27 April 2026 | 23:10

Heboh Anggaran Baju Dinas Pemprov Sumsel Tembus Rp3 Miliar

Senin, 27 April 2026 | 22:30

Kuasa Hukum Thio: Jangan Korbankan Terdakwa Atas Kesalahan Negara

Senin, 27 April 2026 | 22:28

Rocky Terkekeh Dengar Candaan Prabowo Soal “Disiden” di Istana

Senin, 27 April 2026 | 22:11

Kejati Sumut Geledah Kantor Satker Perumahan Usut Dugaan Korupsi Proyek Rusun

Senin, 27 April 2026 | 22:11

KAI Fokus Evakuasi Penumpang di Stasiun Bekasi Timur

Senin, 27 April 2026 | 22:06

Selengkapnya