Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengirim Surat Peringatan (SP) 1 kepada warga Kalijodo, hari ini. Langkah menerbitkan SP 1 dan rencana menerbitkan SP 2 jika warga tak mengindahkan peringatan, dinilai tak tepat.
"Tidak ada kegentingan yang memaksa untuk betindak dengan SP 1 dan SP 2. Peringatan satu dua itu dilakukan untuk daerah-daerah gawat seperti rel kereta api. Tapi Kalijodo tidak seperti itu," kata sosiolog dari Universitas Indonesia Thamrin Tamagola dalam talkshow "Harga Mati Penertiban Kalijodo" di salah satu stasiun televisi nasional pagi ini (Kamis, 18/2).
Menurut dia sejak awal kebijakan pemprov DKI terkait Kalijodo sudah salah. Konsep yang diagendakan adalah penertiban. Konsep ini cenderung dilakukan dengan pemaksaan dan gaya-gaya premanisme.
"Harusnya penataan, bukan penertiban. Saya anjurkan mulai lagi dari nol. Ahok datang ke warga, datang sendiri atau dengan dinas sosial, duduk bersama warga untuk berdialog," kata dia.
Pemrov, kata dia, tidak bisa serta merta melakukan penertiban terhadap warga Kalijodo. Warga sudah lama tinggal di sana, membangun jaringan sosial dan jaringan ekonomi.
"Ini yang harus jadi perhatian. Konsepnya harus people center development, dialog cari solusi bersama, bukan opsi satu arah dari pemerintah," tukasnya.
[dem]
