Berita

foto:net

PHK 33 Pramugari Garuda Bantah Klaim Menteri Hanif Dhakiri

SELASA, 16 FEBRUARI 2016 | 09:21 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pemerintah boleh saja mengklaim terus berupaya mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun demikian PHK yang dilakukan banyak perusahaan belakangan ini bukan hanya dipicu karena faktor persaingan dan efisiensi. 

"Banyak perusahaan, bukan hanya swasta tapi juga BUMN, yang melakukan PHK pekerjaanya bukan karena alasan persaingan dan efisiensi, tetapi karena alasan lain," kata ‎Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar kepada redaksi, Selasa (16/2).

‎Dia menyebut salah satu perusahaan BUMN yang tengah melakukan PHK kepada para pekerjaanya adalah PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Saat ini perusahaan penerbangan pelat merah itu mem-PHK para pramugarinya dengan alasan sudah memasuki usia pensiun.


Saat ini PHK sedang berporses di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebanyak 33 pramugari menggugat keputusan direksi Garuda karena mem-PHK dengan alasan sudah memasuki usia pensiun 46 tahun.

Menurut Timboel, PHK yang dilakukan direksi Garuda dilakukan secara sepihak karena pihak manajemen menentukan usia pensiun para pramugari 46 tahun.‎ Padahal bila merujuk pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direksi Garuda dengan serikat karyawan, khususnya Pasal 57 (huruf c), disebutkan bahwa untuk awak kabin usia pensiunnya adalah 56 tahun.

"Pramugari adalah karyawan yang termasuk dalam kategori bekerja sebagai awak kabin. Jelas bahwa tidak ada satu pasal pun di PKB yang mengatur pensiun pada usia 46 tahun. Bagi para pramugara usia pensiunnya tetap 56 tahun sesuai isi PKB," tukasnya.

Apa yang disampaikan Timboel ini seolah mementahkan pernyataan Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri. Baru-baru ini dia menyatakan PHK dilakukan perusahaan karena ketatnya persaingan dan efisiensi.

Menteri Hanif pun mengimbau perusahaan untuk menghindari PHK dengan melakukan efisiensi.

"Jangan ada PHK jika tidak terpaksa, harus jadi opsi terakhir. Harus cari siasat yang lain seperti melakukan efisiensi," ujar Menaker ketika membuka Seminar "Tingkatkan Budaya K3 untuk Mendorong Produktivitas dan Daya Saing di Pasar Internasional" di Balikpapan, Kamis (11/2) pekan lalu.

Hanif menyebut efisiensi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengurangi gaji pekerja di level atas, mengurangi jumlah shift atau mengurangi jam lembur.[dem]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

UPDATE

SGU Gandeng Poltek SSN Perkuat Pendidikan Siber Keamanan

Rabu, 29 Juli 2026 | 02:09

Jokowi Bohong soal 54 Kali Ajak Makan Siang PKL Solo

Rabu, 29 Juli 2026 | 02:02

Sentralisasi Hambat Otonomi Daerah

Rabu, 29 Juli 2026 | 01:49

Kejagung Periksa Tujuh Saksi Kasus TPPU Febrie, Empat Penyidik Polri

Rabu, 29 Juli 2026 | 01:05

Terungkap Jokowi Ikut Dirikan Gerindra di Solo Jelang Pemilu 2009

Rabu, 29 Juli 2026 | 01:00

Satgas Jaga Jakarta dan FKDM Jangan Loyo Antisipasi Tawuran Warga

Rabu, 29 Juli 2026 | 00:28

Polda Metro Jaya Bongkar Sindikat Pengedar Etomidate

Rabu, 29 Juli 2026 | 00:24

Beredar Hasil Survei 32 Capres 2029

Rabu, 29 Juli 2026 | 00:02

DKPP Putus Perkara Helikopter KPU pada 29 Juli

Selasa, 28 Juli 2026 | 23:23

GOR Ciracas Diserbu 3.190 Pelamar Kerja

Selasa, 28 Juli 2026 | 23:05

Selengkapnya