Berita

Politik

Pemerintah Harus Blokir Aplikasi LGBT

SENIN, 15 FEBRUARI 2016 | 09:59 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pemerintah diminta untuk memblokir aplikasi berbasis internet yang berisikan tema lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) sebagaimana laman-laman pornografi dan radikalisme.

Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin. Pemerintah kata dia, sebaiknya tidak sebatas responsif menyikapi LGBT dengan hanya memblokir setelah ada aduan, tetapi harus lebih komprehensif dan proaktif.

"Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan atau kampanye tentang pelarangan LGBT dan memblokir semua aplikasi internet yang mengandung konten LGBT," katanya.


Zainuddin mengatakan pemerintah perlu memandang LGBT sebagaimana krisis sosial lainnya seperti pornografi dan terorisme sebagai sebuah ancaman bagi generasi muda. Pasalnya LGBT adalah penyimpangan perilaku sosial yang dapat mengancam keberlangsungan generasi umat manusia.

"Dampaknya lambat laut lebih dahsyat dari terorisme. Bila terorisme berdampak pada kematian cepat, LGBT berdampak pada kepunahan umat manusia di masa mendatang. Karena itu semua agama menolak LGBT," tuturnya.

Di sisi lain, Zainuddin mengapresiasi langkah cepat Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait penolakan masyarakat terkait konten LGBT di aplikasi pesan instan Line dan WhatsApp.

"Ini soal moral generasi. Saya dengar WhatsApp juga akan menyusul. Facebook juga harus didesak," ujarnya.

Menurut Zainuddin, LGBT bukanlah masalah kebebasan dan hak asasi manusia. Kebebasan tetap memerlukan aturan dan dibatasi nilai-nilai lain seperti agama, budaya, dan ketertiban umum.

Namun begitu Zainuddin meminta pemerintah dan masyarakat untuk menyikapi pelaku LGBT secara manusiawi dan proporsional karena mereka bisa jadi merupakan korban dari penyimpangan lingkungan sosial.

"Yang diperangi dan ditolak itu adalah gerakan dan pemikirannya. Sementara orangnya, saya kira perlu disikapi dengan langkah arif dan bijak agar bisa kembali kepada fitrahnya," tukasnya.[dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

UPDATE

DPR Minta Evaluasi Perlintasan Usai Insiden Tabrakan Argo Bromo-KRL

Selasa, 28 April 2026 | 00:15

KRL Sempat Menabrak Taksi Sebelum Diseruduk KA Argo Bromo

Selasa, 28 April 2026 | 00:04

Kedaulatan Data RI jadi Sorotan di Tengah Gejolak Geopolitik

Senin, 27 April 2026 | 23:46

Tim SAR Berjibaku Evakuasi Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur

Senin, 27 April 2026 | 23:24

Kereta Argo Bromo Tabrak KRL di Bekasi Timur, KAI Masih Investigasi

Senin, 27 April 2026 | 23:10

Heboh Anggaran Baju Dinas Pemprov Sumsel Tembus Rp3 Miliar

Senin, 27 April 2026 | 22:30

Kuasa Hukum Thio: Jangan Korbankan Terdakwa Atas Kesalahan Negara

Senin, 27 April 2026 | 22:28

Rocky Terkekeh Dengar Candaan Prabowo Soal “Disiden” di Istana

Senin, 27 April 2026 | 22:11

Kejati Sumut Geledah Kantor Satker Perumahan Usut Dugaan Korupsi Proyek Rusun

Senin, 27 April 2026 | 22:11

KAI Fokus Evakuasi Penumpang di Stasiun Bekasi Timur

Senin, 27 April 2026 | 22:06

Selengkapnya