Caketum Golkar Harus Ikuti Uji Publik

Fungsionaris DPP Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan salah satu syarat calon ketua umum Golkar di munas mendatang harus melalui uji publik dan debat kandidat.

"Sebelum proses pencalonan (syarat dukungan) dan pemilihan caketum, diadakan uji publik melaui debat kandidat di hadapan peserta dengan melibatkan publik atau pengamat," kata dia melalui pesan singkat yang dipancarluaskannya, Minggu (14/2).

Selain itu, kata dia, kadidat harus mendapat dukungan 30 persen melalui pemungutan suara, bukan surat dukungan tertulis. Masing-masing calon juga tidak melakukan "politik uang" selama perhelatan munas berlangsung.

"Calon harus siap kalah dan siap menang," katanya.

Menurut Agun, bakal calon harus lulus verifikasi Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela (PDLT) sebagaimana diatur dalam AD/ART melalui formatur yang lebih awal pembentukannya.

"DPP dibentuk oleh Munas, oleh Ketum terpilih bersama sama formatur. Formatur harus mencerminkan kekuatan riil partai, baik struktur maupun ormas yang mendirikan dan didirikan," katanya.

Terkait peserta munas, dia mengatakan sebaiknya dari pengurus DPD Riau sebelum konflik terjadi, terkecuali bagi kepengurusan DPD yang bermasalah melalui Musda lebih awal.

Agun juga mengatakan perlunya kepanitian munas yang menjamin jujur dan tidak memihak. Agenda, materi dan tata tertib (munas) harus transparan, partisipatif dan akuntabel sesuai AD/ART.

Dengan begitu dia berharap munas menjadi momentum kebangkitan beringin.

"Munas harus menjadi momentum Golkar bangkit. Hal-hal itu menjadi persyaratan teknis yang wajib diperhatikan. Jika tidak, munas tidak akan menjadi momentum Golkar bangkit," tukasnya.[dem]