Berita

foto: net

Pemerintah Didesak Tetapkan Banjir Dan Longsor Sebagai Bencana Nasional

MINGGU, 14 FEBRUARI 2016 | 09:06 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Sudah beberapa hari ini sebagian wilayah di Indonesia dilanda musibah banjir dan longsor. Diantaranya yang terparah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau dan beberapa daerah lainnya.

Korps Reaksi Cepat (KRC) yang merupakan lembaga taksis yang fokus masalah kemanusiaan bentukan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) telah bergerak bersama kader dan relawannya untuk turut membantu evakuasi korban, serta melakukan penggalangan dana di seluruh KRC se-Indonesia.

"KAMMI dengan KRC akan turut serta membantu korban banjir dan longsor. Kami juga sudah mengerahkan kader se-Indonesia untuk turut membantu KRC berupa penggalangan dana serta proses evakuasi korban," kata Ketua Umum PP KAMMI Nur Rakhman, Minggu (14/2).


Di tempat lain, Direktur Umum KRC Liyuda Saputra mengutarakan, melihat potensi kerugian yang cukup besar akibat banjir dan longsor, sudah sewajarnya Pemerintah menetapkan musibah ini sebagai bencana nasional. Dengan harapan agar mendapat perhatian semua pihak.

Ia juga menyebutkan bencana ini telah menyebabkan kerugian bagi jiwa dan materi. Banyak sektor yang merugi. Menurutnya, melalui penetapan status tersebut diharapkan perhatian kepada korban bencana banjir dan longsor semakin meningkat.

"Bantuan nyata berupa tempat tempat tinggal sementara, makanan, obat-obatan, selimut dan pakaian pantas pakai sangat mereka butuhkan," ucap Liyuda Saputra.

Mengingat bencana tersebut telah merusak rumah warga, fasilitas umum, serta melumpuhkan perekonomian, KRC menghimbau; pertama, kepada seluruh yang terkena musibah untuk tetap tenang, bertahan dan tangguh serta mencari solusi bersama atas musibah banjir dan longsor; kedua, meminta kepada Pemerintahan Daerah untuk berperan lebih aktif membantu korban banjir dan longsor; ketiga, Pemerintahan Pusat bisa turut andil juga membantu daerah yang benar-benar terisolir seperti yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung dan beberapa daerah yang terparah lainnya. [rus]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya