. Dua pekan setelah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan diri sebagai partai pendukung Pemerintah dalam Rapimnas II di Bogor, Presiden Joko Widodo menerima kehadiran Ketua Majelis Syariah PPP Hasil Muktamar Jakarta, KH. Maimoen Zubair (Mbah Moen) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/2).
Menurut Gus Abdul Kamil Majid, putra Mbah Moen, pertemuan Jokowi dan Mbah Moen berjalan sangat hangat dan kekeluargaan. Dalam pertemuan tersebut Mbah Moen meneguhkan kembali tekad mendukung NKRI di bawah Pemerintahan Jokowi-JK dan program kerja Pemerintah yang mengantisipasi paham-paham radikal yang berpotensi memecah belah bangsa Indonesia.
"KH. Maimoen Zubair menyatakan bahwa PPP mendukung seluruh program pemerintah dalam bingkai amar ma'ruf nahi mungkar demi kemaslahatan bangsa Indonesia," ujar Gus Abdul dalam keterangannya kepada redaksi, Minggu (14/2).
Jelas dia, apa yang disampaikan oleh Mbah Moen itu juga sebagai konfirmasi surat Ketua Majelis Syariah PPP dan hasil Rapimnas II PPP di Bogor yang menyatakan bahwa PPP mendukung penuh program Pemerintah.
Selanjutnya, kata Gus Abdul, mengenai kondisi PPP saat ini, Mbah Moen dalam pertemuan itu memandang Pemerintah perlu turun tangan membantu penyelesaian dualisme kepemimpinan di PPP.
Mbah Moen menyatakan bahwa PPP telah melakukan segala upaya agar kembali satu. Seperti telah dilakukan mediasi di Mahkamah Partai, telah melakukan Muktamar, telah berperkara di Pengadilan yang hasilnya telah diketahui bersama yaitu memenangkan Muktamar Jakarta. Namun, Hal itu tidak cukup untuk menyelesaikan konflik PPP. Karena kekuasaan untuk mengesahkan Kepemimpinan PPP itu di Pemerintahan
Untuk itu Mbah Moen meminta agar Pemerintah melakukan intervensi sedikit kepada PPP dengan harapan PPP kembali bersatu. Intervensi terbatas yang diharapkan Mbah Moen adalah agar Presiden Jokowi segera mendorong disahkannya Hasil Muktamar Jakarta dan tidak melakukan pembiaran konflik PPP berlarut-larut. Mbah Moen beralasan bahwa PPP adalah aset bangsa dan salah satu pilar demokrasi di negeri ini. Untuk itu, konflik di PPP harus segera diakhiri. Karena konflik PPP ini tidak hanya merugikan konstituen PPP saja, bangsa Indonesia sendiri akan sangat dirugikan. Karena agenda nasional banyak yang terganggu. Situasi bangsa yang serba sulit seperti saat ini perlu mendapat dukungan maksimal dari seluruh bangsa ini.
Pertemuan tersebut berjalan sangat konstruktif. Presiden Jokowi menyatakan akan menindaklanjuti permintaan Ketua Majelis Syariah DPP PPP Hasil Muktamar Jakarta itu dan segera memanggil Menko Polhukam Luhut B. Panjaitan dan Menkumham Yassona H. Laoly.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama 30 menit tersebut, kiai kharismatik PPP yang akrab disapa Mbah Moen didampingi Gus Abdul Kamil Majid dan Gus Yasin Taj, putera Mbah Moen.
[rus]
