Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sesuatu yang tidak bisa ditolak. Terlebih sejak bulan Januari tahun ini sudah berlaku dan menjadi ajang persaingan terbuka.
Demikian paparan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI, Syarkawi Rauf dialog pakar dengan tema Peta Persaingan Usaha di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Aula Tali Foundation, Gedung SD Insan Cendekia Madani (ICM), Tangerang, kemarin.
Syarkawi meyebutkan setidaknya beberapa hal yang menjadi pilar MEA. Pertama, dengan adanya MEA, ASEAN menjadi basis produksi. Kedua, ASEAN menjadi kawasan yang berdaya saing tinggi.
"Sayangnya, negara yang berdaya saing tinggi di ASEAN yakni hanya Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand. Negara kita masih kalah jauh," jelas akademisi Universitas Hasanuddin, Makassar ini.
Selanjutnya, Syarkawi juga menyampaikan beberapa masalah yang dihadapi Indonesia
seiring dengan pelaksanaan MEA.
"Masalah yang negara kita hadapi dalam MEA tidak kalah lebih banyak dibanding peluangnya. Negara kita masih minim daya saing. Kualitas dan profesionalitas sumber daya manusianya masih kalah jauh dengan SDM negara lain," urainya.
Selain itu, Indonesia masih miskin pengusaha. Pendidikan dalam negeri, menurut dia, belum sepenuhnya mendukung warganya untuk menjadi pebisnis yang menguasai perekonomian.
Masalah lain yang dihadapi Indonesia adalah minimnya dukungan sistem pemerintahan terhadap ekonomi kerakyatan. Di samping itu, tambah pria yang pernah menjabat sebagai Chief Economist Bank BNI ini, persoalan lain ada pada akses finansial yang rendah dari masyarakat serta menjangkitnya korupsi di tataran pejabat publik yang sangat menghambat laju perekonomian tanah air.
"Satu kerja besar yang penting untuk kita gulirkan ke depan adalah reformasi pasar. Ini adalah langkah besar yang harus kita sokong dan lakukan agar perekonomian, utamanya dunia bisnis tidak hanya dikuasai oleh sekelompok kecil konglomerat," terang dia.
Reformasi penting dilakukan mulai dari aspek regulasi, perubahan struktur hingga ke
aspek pengawasan atas perilaku pasar.
Reformasi di bidang politik menurut dia, telah berhasil mendorong inklusi kekuasaan. Proses demokratisasi berlangsung dinamis. Pun demikian dengan reformasi hukum yang tengah berjalan, membuahkan hasil positif. Namun kondisi ekonomi tidak berubah.
"Bukti mendesaknya reformasi ekonomi adalah terjadinya disparitas antar kelompok di sektor ekonomi. Sejak sebelum reformasi politik bergulir, yang menguasai sektor ekonomi itu-itu saja. Siklus ekonomi didominasi oleh kelompok tertentu, dan ini harus kita akhiri agar terjadi pemerataan dan tercipta keadilan," pungkasnya.
[wid]
