Kebijakan Presiden Joko Widodo dinilai hanya akan membuat Indonesia menjadi bangsa kuli.
Jokowi menganggap negara hanya bisa maju dengan membangun infrastruktur besar-besaran, sementara perbaikan hidup jutaan guru honorer sama sekali tidak diperhatikan.
"Kalau tidak pro pada mutu pendidikan nasional dan selalu di otaknya hanya pembanguan infrastruktur saja yang bisa membuat negara maju, ini hanya akan menciptakan bangsa kuli bagi Indonesia di masa yang akan datang," kata Wakil Ketua Umum DPP Gerinda Arief Poyuono kepada redaksi, Jumat (12/1).
Menurut dia, percuma saja infrastruktur digenjot kalau sektor pendidikan, terutama kesejahteraan para guru diabaikan karena ini akan membuat Indonesia tidak punya sumber daya manusia yang terdidik dan trampil.
Oleh karena itu Partai Gerindra mendesak Jokowi menepati janji mengangkat guru honorer menjadi PNS, sebab tidak susah untuk mengolaksikan anggaran gaji mereka dalam APBN.
Lagi pula, kebutuhan dana yang harus dialokasikan di APBN untuk menggaji 1,1 juta guru PNS hanya Rp 19,5 triliun pertahun dengan asumsi guru honorer yang diangkat menjadi PNS golongan 1C.
"Jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan total anggaran yang disediakan untuk pembangunan infrastruktur sebesar ratusan triliun rupiah," katanya.
Arief mengatakan jumlah guru honorer saat ini kurang lebih 1,1 juta orang. Penghargaan pemerintah terhadap mereka sangat tidak manusiawi.
Partai Gerindra mencatat guru honor digaji hanya Rp 150.000-Rp 300.000 per bulan, jauh lebih rendah dibandingkan gaji tenaga asisten rumah tangga.
Selain gaji yang tidak sepandan, guru honorer juga tidak memiliki tunjangan jaminan hari tua dan kesehatan.
"Sangat keterlaluan. Jika ini terus dibiarkan, tidak akan pernah Indonesia punya SDM yang bisa bersaing dengan negara lainnya," kata dia.
[dem]
