Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan tenaga honorer kategori 2 (K2) di depan Istana Jakarta, Rabu (10/2) harus disikapi serius oleh Pemerintah. Presiden Joko Widodo dan Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi diminta tidak boleh mengabaikan masalah tersebut.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB, Yanuar Prihatin mengatakan aksi unjuk rasa tenaga honorer menunjukkan kesungguhan yang serius dan Pemerintah tidak boleh mengabaikan aspirasi mereka dengan apapun alasannya, serta tidak bisa ditunda-tunda lagi.
"Itu harus menjadi perhatian serius jangan sampai Pemerintah di mata publik menurun. Selama ini sudah banyak penuntutan dan tidak bisa menunda lagi jangan sampai ini jadi masalah politis," ujar Yanuar di Jakarta, Jumat (12/2).
Ketua DPP PKB ini juga melihat hambatan yang disampaikan Menteri Yuddy sebenarnya dapat dipecahkan bersama DPR khususnya Komisi II saat dilakukannya beberapa kali rapat kordinasi mitra kerja.
"Hambatan yang dianggap menyulitkan untuk mengangkat tenaga honorer k2 itu tidak terlalu penting dan hambatan itu ada jalan keluar," tegasnya.
Yanuar membeberkan beberapa hambatan yang dikeluhkan Menteri Yuddy diantaranya, tidak bisa mengangkat tenaga honorer karena tidak adanya payung hukum. Dirinya melihat persoalan payung hukum dapat dilakukan bersama Komisi II. "Jika Payung hukum tidak ada, kenapa tidak dicari misalnya merevisi UU," terangnya.
Persoalan kedua, lanjutnya yakni keuangan. Ia melihat Menteri Yuddy berulang kali mempermasalahkan soal keuangan. Padahal, logikanya tiap tahun ada saja PNS yang pensiun. "Soal kebutuhan dana kan tergantung kementerian dapat pintar menempatkan. Kan, ada PNS pensiun tiap tahun," tuturnya.
Persoalan kualitas SDM, dirinya melihat kualitas SDM tenaga honorer tidak diragukan lagi karena ribuan orang yang melakukan unjuk rasa tersebut kebanyakan bekerja sudah berbakti dalam pekerjaannya dan tidak ada kepentingan politik. "Mereka orang jujur mau cari nafkah dan nggak punya kepentingan politik seperti birokasinya," lanjutnya.
Yanuar juga meminta agar kementerian melakukan fasilitasi pelatihan jika dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas tenaga honorer. Dirinya pun siap memberikan pelatihan kepada tenaga honorer jika kementerian tidak mampu melakukannya.
"Saya siap bantu beri pelatihan kepada tenaga honorer. Jika memang kementerian menanggap SDM tenaga honorer dinilai kurang memadai," tutupnya.
[rus]
