Berita

Politik

Gerindra: Faktanya Draf Revisi Membunuh KPK, Jokowi Harus Tegas Menolak

KAMIS, 11 FEBRUARI 2016 | 13:13 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Partai Gerindra memperingatkan pemerintah tak lagi bersembunyi di balik retorika, hanya akan menyetujui revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi jika revisi dilakukan untuk menguatkan lembaga anti rasuah itu.

"Faktanya sudah terang benderang, draft revisi yang ada saat ini sangat melemahkan atau bahkan bisa membunuh KPK secara perlahan," ujar anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, Kamis (11/2).

Sulit dipahami mengapa pembantu-pembantu presiden berani mengklaim jika penghilangan wewenang penuntutan, pembatasan penyadapan, pemberian wewenang SP3 dan pembentukan Dewan Pengawas bisa memperkuat KPK.


Menurut Habiburokhman, anak kecil saja tahu empat hal itu justru akan membatasi gerak langkah KPK dalam memberantas korupsi.

"Terlepas dari polemik inisiatif siapa revisi UU KPK ini bergulir, saat ini kunci penghentian revisi UU KPK ada pada Presiden Jokowi. Jika Jokowi tegas dan jelas menyatakan menolak, maka revisi UU tersebut tidak akan mungkin diloloskan DPR sebab saat ini mayoritas partai di DPR adalah partai penduking pemerintah," jelas Habiburokhman.

Sebagaimana kita ketahui saat ini baru ada dua fraksi yang menolak yakni Gerindra dan PD, sementara PAN dan Nasdem menyatakan menunggu sikap pemerintah. Partai Golkar dan PPP baru beberapa waktu lalu mendeklarasikan dukungan kepada pemerintah, sementara Jokowi adalah kader PDIP. Kalau Presiden Jokowi tegas bilang tolak, maka sudah ada tujuh dari 10 fraksi yang akan bersikap demikian.

"Yang kami khawatirkan, ternyata Presiden Jokowi mendapat masukan yang salah dari orang-orang dekatnya sehingga menyetujui revisi UU KPK tersebut, lalu seolah menyerahkan proses revisi ini ke DPR agar citranya tidak terlalu tercoreng," kata Habiburokhman.

"Kami berharap agar Presiden Jokowi menunjukkan sikap tegasnya menolak revisi UU KPK sekaligus meminta semua partai pendukungnya menolak revisi. Penolakan revisi UU KPK seharusnya dijadikan momentum kebangkitan KPK yang sempat terseok-seok setelah dihantam badai kriminalisasi beberapa waktu belakangan ini," tukasnya.[dem]

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Purbaya Santai Tanggapi Risiko Pencucian Uang di Patriot Bond: Bisa Dipakai untuk Bangun Ekonomi

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:16

7 Cara Mencegah ISPA saat Musim Kemarau

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:10

ITDC Buka Suara soal Laporan Dugaan Korupsi PPK Mandalika ke KPK

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:07

Nadiem Apresiasi Mahasiswa yang Turun ke Jalan

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:04

Usulan Penderita TB Jadi Penerima MBG Harus Dikaji Matang

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:01

Kemenkeu Belum Berminat Miliki Saham BEI

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:59

Tiga Pejabat Bea Cukai Segera Diadili Gegara Terima Suap dan Gratifikasi Rp71 Miliar

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:53

Update Harga iPhone Terbaru di Indonesia 22 Juni 2026

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:49

Kuasa Hukum Sulaiman Minta Komnas HAM Awasi Dugaan Kriminalisasi

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:45

Joko Anwar Umumkan Pengabdi Setan 3 Akan Tayang 2027

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:32

Selengkapnya