Berita

Politik

Gerindra: Faktanya Draf Revisi Membunuh KPK, Jokowi Harus Tegas Menolak

KAMIS, 11 FEBRUARI 2016 | 13:13 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Partai Gerindra memperingatkan pemerintah tak lagi bersembunyi di balik retorika, hanya akan menyetujui revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi jika revisi dilakukan untuk menguatkan lembaga anti rasuah itu.

"Faktanya sudah terang benderang, draft revisi yang ada saat ini sangat melemahkan atau bahkan bisa membunuh KPK secara perlahan," ujar anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, Kamis (11/2).

Sulit dipahami mengapa pembantu-pembantu presiden berani mengklaim jika penghilangan wewenang penuntutan, pembatasan penyadapan, pemberian wewenang SP3 dan pembentukan Dewan Pengawas bisa memperkuat KPK.


Menurut Habiburokhman, anak kecil saja tahu empat hal itu justru akan membatasi gerak langkah KPK dalam memberantas korupsi.

"Terlepas dari polemik inisiatif siapa revisi UU KPK ini bergulir, saat ini kunci penghentian revisi UU KPK ada pada Presiden Jokowi. Jika Jokowi tegas dan jelas menyatakan menolak, maka revisi UU tersebut tidak akan mungkin diloloskan DPR sebab saat ini mayoritas partai di DPR adalah partai penduking pemerintah," jelas Habiburokhman.

Sebagaimana kita ketahui saat ini baru ada dua fraksi yang menolak yakni Gerindra dan PD, sementara PAN dan Nasdem menyatakan menunggu sikap pemerintah. Partai Golkar dan PPP baru beberapa waktu lalu mendeklarasikan dukungan kepada pemerintah, sementara Jokowi adalah kader PDIP. Kalau Presiden Jokowi tegas bilang tolak, maka sudah ada tujuh dari 10 fraksi yang akan bersikap demikian.

"Yang kami khawatirkan, ternyata Presiden Jokowi mendapat masukan yang salah dari orang-orang dekatnya sehingga menyetujui revisi UU KPK tersebut, lalu seolah menyerahkan proses revisi ini ke DPR agar citranya tidak terlalu tercoreng," kata Habiburokhman.

"Kami berharap agar Presiden Jokowi menunjukkan sikap tegasnya menolak revisi UU KPK sekaligus meminta semua partai pendukungnya menolak revisi. Penolakan revisi UU KPK seharusnya dijadikan momentum kebangkitan KPK yang sempat terseok-seok setelah dihantam badai kriminalisasi beberapa waktu belakangan ini," tukasnya.[dem]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

UPDATE

SGU Gandeng Poltek SSN Perkuat Pendidikan Siber Keamanan

Rabu, 29 Juli 2026 | 02:09

Jokowi Bohong soal 54 Kali Ajak Makan Siang PKL Solo

Rabu, 29 Juli 2026 | 02:02

Sentralisasi Hambat Otonomi Daerah

Rabu, 29 Juli 2026 | 01:49

Kejagung Periksa Tujuh Saksi Kasus TPPU Febrie, Empat Penyidik Polri

Rabu, 29 Juli 2026 | 01:05

Terungkap Jokowi Ikut Dirikan Gerindra di Solo Jelang Pemilu 2009

Rabu, 29 Juli 2026 | 01:00

Satgas Jaga Jakarta dan FKDM Jangan Loyo Antisipasi Tawuran Warga

Rabu, 29 Juli 2026 | 00:28

Polda Metro Jaya Bongkar Sindikat Pengedar Etomidate

Rabu, 29 Juli 2026 | 00:24

Beredar Hasil Survei 32 Capres 2029

Rabu, 29 Juli 2026 | 00:02

DKPP Putus Perkara Helikopter KPU pada 29 Juli

Selasa, 28 Juli 2026 | 23:23

GOR Ciracas Diserbu 3.190 Pelamar Kerja

Selasa, 28 Juli 2026 | 23:05

Selengkapnya