Berita

Politik

Gerindra: Faktanya Draf Revisi Membunuh KPK, Jokowi Harus Tegas Menolak

KAMIS, 11 FEBRUARI 2016 | 13:13 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Partai Gerindra memperingatkan pemerintah tak lagi bersembunyi di balik retorika, hanya akan menyetujui revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi jika revisi dilakukan untuk menguatkan lembaga anti rasuah itu.

"Faktanya sudah terang benderang, draft revisi yang ada saat ini sangat melemahkan atau bahkan bisa membunuh KPK secara perlahan," ujar anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, Kamis (11/2).

Sulit dipahami mengapa pembantu-pembantu presiden berani mengklaim jika penghilangan wewenang penuntutan, pembatasan penyadapan, pemberian wewenang SP3 dan pembentukan Dewan Pengawas bisa memperkuat KPK.


Menurut Habiburokhman, anak kecil saja tahu empat hal itu justru akan membatasi gerak langkah KPK dalam memberantas korupsi.

"Terlepas dari polemik inisiatif siapa revisi UU KPK ini bergulir, saat ini kunci penghentian revisi UU KPK ada pada Presiden Jokowi. Jika Jokowi tegas dan jelas menyatakan menolak, maka revisi UU tersebut tidak akan mungkin diloloskan DPR sebab saat ini mayoritas partai di DPR adalah partai penduking pemerintah," jelas Habiburokhman.

Sebagaimana kita ketahui saat ini baru ada dua fraksi yang menolak yakni Gerindra dan PD, sementara PAN dan Nasdem menyatakan menunggu sikap pemerintah. Partai Golkar dan PPP baru beberapa waktu lalu mendeklarasikan dukungan kepada pemerintah, sementara Jokowi adalah kader PDIP. Kalau Presiden Jokowi tegas bilang tolak, maka sudah ada tujuh dari 10 fraksi yang akan bersikap demikian.

"Yang kami khawatirkan, ternyata Presiden Jokowi mendapat masukan yang salah dari orang-orang dekatnya sehingga menyetujui revisi UU KPK tersebut, lalu seolah menyerahkan proses revisi ini ke DPR agar citranya tidak terlalu tercoreng," kata Habiburokhman.

"Kami berharap agar Presiden Jokowi menunjukkan sikap tegasnya menolak revisi UU KPK sekaligus meminta semua partai pendukungnya menolak revisi. Penolakan revisi UU KPK seharusnya dijadikan momentum kebangkitan KPK yang sempat terseok-seok setelah dihantam badai kriminalisasi beberapa waktu belakangan ini," tukasnya.[dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

UPDATE

DPR Minta Evaluasi Perlintasan Usai Insiden Tabrakan Argo Bromo-KRL

Selasa, 28 April 2026 | 00:15

KRL Sempat Menabrak Taksi Sebelum Diseruduk KA Argo Bromo

Selasa, 28 April 2026 | 00:04

Kedaulatan Data RI jadi Sorotan di Tengah Gejolak Geopolitik

Senin, 27 April 2026 | 23:46

Tim SAR Berjibaku Evakuasi Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur

Senin, 27 April 2026 | 23:24

Kereta Argo Bromo Tabrak KRL di Bekasi Timur, KAI Masih Investigasi

Senin, 27 April 2026 | 23:10

Heboh Anggaran Baju Dinas Pemprov Sumsel Tembus Rp3 Miliar

Senin, 27 April 2026 | 22:30

Kuasa Hukum Thio: Jangan Korbankan Terdakwa Atas Kesalahan Negara

Senin, 27 April 2026 | 22:28

Rocky Terkekeh Dengar Candaan Prabowo Soal “Disiden” di Istana

Senin, 27 April 2026 | 22:11

Kejati Sumut Geledah Kantor Satker Perumahan Usut Dugaan Korupsi Proyek Rusun

Senin, 27 April 2026 | 22:11

KAI Fokus Evakuasi Penumpang di Stasiun Bekasi Timur

Senin, 27 April 2026 | 22:06

Selengkapnya