Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan rapat koordinasi untuk mengembangkan percepatan pembangunan berbasis adat di Papua.
Dalam rapat koordinasi dibahas beberapa usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Papua.
"Pada intinya, usulan itu dimaksudkan untuk dapat disusunnya suatu model percepatan pembangunan Papua yang berbasis wilayah adat, yang akan dibangun secara terpadu dengan mendayagunakan alokasi pendanaan dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi ke kabupaten-kabupaten di provinsi Papua pada tahun 2016," ujar Menteri Marwan Jafar kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (10/2).
Marwan mengatakan kantor staf khusus Presiden urusan Papua juga telah menetapkan perlunya pendekatan berbasis masyarakat adat, melalui penguatan peran dari Lembaga Masyarakat Adat sebagai mitra pemerintahan di Papua dalam percepatan pembangunan di Papua, yang berbasis sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kelembagaan lokal.
"Pendekatan pembangunan Papua yang berbasis wilayah adat merupakan salah satu upaya terobosan yang diusulkan oleh pemerintah Provinsi Papua, dan telah direkomendasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melalui kajian percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat," ujarnya.
Berdasarkan hasil kajian Bappenas, telah direkomendasikan perlunya sinergi pembangunan Papua untuk mewujudkan Papua Sejahtera, yang merekomendasikan untuk menperhatikan 5 program prioritas.
"Pertama, pembangunan SDM, kedua, pengelolaan SDA terbarukan, ketiga, pengelolaan SDA mineral dan migas, keempat, pengembangan kawasan, kelima, penyediaan infrastruktur, dantata kelola kelembagaan, sebagai reorientasi RPJMN 2015-2019," tandasnya.
Dari penjelasan yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Papua pada rapat koordinasi tersebut, telah dikemukakan bahwa dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dihadapi masyarakat Papua yang terdiri dari kemiskinan, kebodohan keterisolasian, ketertinggalan, keterbelakangan, ketidakadilan, dan kematian, maka diupayakan untuk dapat ditanggulangi melalui pengembangan kawasan berbasis budaya/adat, dengan mengoptimalkan komoditas unggulan setempat.
[dem]
