. Ratusan masaa aksi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Koruptor (Garantor) kembali mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (10/2).
Mereka menuntut KPK segera membongkar permainan dari mafia proyek pembangunan jalan yang ada di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Koordinator Aksi Garantor, Aladin Nur dalam orasinya menyebut mafia proyek jalan diduga diatur oleh Dirjen Bina Marga Hedijanto Hediyanto Husaini dan Sesditjen Bina Marga Ober Gultom.
"Ada sosok mafia di Kementerian PUPR, itu adalah Hedijanto Husaini dan Ober Gultom," kata Aladin.
Mencuatnya dugaan korupsi proyek jalan menyusul tertangkapnya Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti (DWP). DWP terjerat kasus penyuapan senilai 404 ribu dolar Singapura untuk proyek pembangunan jalan trans atau jalan terusan di Maluku.
Berkaca dari kasus ini, mulai mencuat dugaan korupsi lain dalam pembangunan jalan yang dikelola Ditjen Bina Marga.
Menurut Aladin, pasca penangkapan DWP semestinya menjadi momentum bagi KPK mengungkap kasus besar yang digawangi mafia proyek petinggi Bina Marga.
Jika kasus ini tidak menjadi agenda prioritas, kata dia, maka akan muncul preseden buruk bahwa KPK tumpul ke atas namun tajam ke bawah.
Preseden buruk ini menilik dari sikap KPK belum menjerat tersangka dari Ditjen Bina Marga. Padahal, KPK sudah menggeledah ruang kerja Dirjen Bina Marga.
"Ini akan berimbas pada preseden buruk terhadap penegakan hukum di Indonesia yg seolah tebang pilih dalam memilah kasus kasus korupsi," tegas Aladin.
Menurut dia, tertangkapnya DWP dari partai penguasa, memungkinkan adanya kejahatan struktural di Kementrian PUPR.
Karena itu, Garantor mendesak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memecat Hedijanto dan Ober. KPK juga semestinya menangkap keduanya, sekaligus membongkar mafia proyek jalan.
"Usut tuntas kasus korupsi di Kementrian PUPR untuk memcegah kejahatan struktural yang lebih luas. Keadilan harus ditegakkan, walaupun langit akan runtuh," teriak massa.
Dalam aksi di depan KPK, massa membentangkan spanduk tuntutan mereka, sekaligus melakukan teaterikal tersanderanya hukum di Indonesia. Aksi massa mendapat perhatian dari pengguna lalu lintas di depan gedung KPK.
[rus]
