Indonesian Police Watch (IPW) mengecam keras rencana Mabes Polri menggulirkan Piala Bhayangkara 2016. Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyebutkan, tidak pantas Polri ikut-ikutan alias cawe-cawe dalam dunia sepakbola Indonesia yang saat ini curat marut dengan aksi mafia pengatur skor.
"Seharusnya Polri membongkar aksi mafia sepakbola, terutama mafia pengatur skor dan mafia judi bola. Bukan malah ikut-ikutan membuat turnamen yang tidak jelas manfaatnya bagi Polri," ungkap Neta kepada redaksi, Rabu (10/2).
Apalagi, lanjut Neta, Piala Bhayangkara yang justru diprakarsai oleh oknum-oknum di organisasi sepakbola yang berseberangan dengan pemerintahan Presiden Jokowi, yang seharusnya disapubersih oleh revolusi mental sepakbola nasional.
"Artinya, tanpa disadari elit-elitnya, Polri telah dimanfaatkan oknum-oknum tersebut dan bukan mustahil pada akhirnya Polri akan dibenturkan dengan Presiden Jokowi yang sudah membekukan organisasi sepakbola tersebut," tambah Neta.
Melihat latarbelakang ini, kata Neta, Piala Bhayangkara bukan lagi sekadar even olahraga tapi sudah sarat dengan nuansa kepentingan politik dan Polri ditarik-tarik ke wilayah politik dengan bungkus turnamen sepakbola Piala Bhayangkara oleh pihak tertentu.
Menurut Neta, secara jangka panjang Piala Bhayangkara tentu akan merugikan Polri dan secara jangka pendek akan memang menguntungkan pihak tertentu. Selain itu publik akan terus menggugat asal usul biaya penyelenggaraan turnamen ini. Jika ada asal usul dana yang mencurigakan dipastikan Polri akan menjadi bulan-bulanan opini publik.
"Jika Polri tetap nekad menggulirkan Piala Bhayangkara, berbagai komponen masyarakat anti korupsi dan KPK diharapkan melakukan pemantauan, untuk mengusut dari mana asal usul dana penyelenggaraan turnamen sepakbola itu. Sebab selama ini Polri selalu mengeluh kekurangan dana tapi kenapa bisa menyelenggarakan Piala Bhayangkara yang menghabiskan dana antara Rp 25 miliar hingga Rp 30 miliar itu," beber Neta.
Ia menambahkan, mengingat turnamen sepakbola Piala Bhayangkara lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya buat Polri, sebaiknya elit-elit Polri membatalkannya. Dan Polri fokus menangani tugas tugas profesionalnya. Seperti melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman kerusuhan sosial yang masih mencengkram sejumlah daerah, atau mengantisipasi serangan teroris, menekan angka kejahatan atau mengatur kemacetan lalulintas yang kian parah di berbagai kota.
"Sedangkan turnamen sepakbola biarkan ditangani ahlinya kecuali Polri memang berniat mengambil alih kepengurusan PSSI," demikian Neta.
[rus]
