Garda Bangsa Siap Jalankan Rekomendasi Mukernas PKB Tolak LGBT

Keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tahun 2016 yang menolak perkawinan sejenis atau lebih popular disebut LGBT (lesbian, gay, biseksual dan trandsgender/transeksual) mendapat dukungan penuh Dewan Koordinasi Nasional Gerakan Pemuda Bangsa (DKN Garda Bangsa). Garda Bangsa siap berada di baris paling depan untuk menjalankan keputusan tersebut.

"Garda Bangsa siap berada di garda terdepan dalam melaksanakan keputusan Mukernas PKB. Termasuk menolak keras LGBT yang ingin melegalkan perkawinan sejenis," tegas Ketua Umum DKN Garda Bangsa, Cucun Ahmad Syamsurijal, Senin (8/2).

Cucun berharap masyarakat tidak terjebak dengan isu-isu yang dimainkan LGBT. Ia menegaskan, LGBT adalah jargon yang dipakai untuk gerakan emansipasi di kalangan non-heteroseksual untuk berusaha mencari dukungan kepada khalayak bahwa kalangan minoritas dalam hal seksualitas masih terbatasi.

"Namun, secara tegas agama Islam dan agama-agama lainnya melarang perkawinan sejenis. Kita tidak dapat mentolerir perkawinan sejenis tumbuh di Indonesia," ucapnya.

Menurut Cucun, langkah PKB menurunkan kiai-kiai kampung sebanyak 1.000 orang untuk melawan pemikiran radikal juga harus diacungkan jempol. Ia pun berharap para kiai kampung juga dapat memberi pencerahan bagi para pelaku LGBT.

"Saya yakin jika kiai-kiai kampung PKB dan Garda Bangsa bergerak beriringan maka LGBT akan dengan mudah kita patahkan. Tentunya harus mendapat dukungan masyarakat," tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Sekjen DKN Garda Bangsa, Nasirudin Cholil. Menurutnya, keputusan Rakernas PKB terkait LGBT merupakan keputusan para kiai yang diambil melalui sidang yang sangat cermat.

"Sudah selayaknyalah Garda Bangsa mendukung langkah PKB yang dinaungi para kiai. Kita akan mengawal terus keputusan tersebut," katanya.

Bagi Garda Bangsa, kata Nasir, keputusan para kiai PKB menolak LGBT adalah keputusan final dan mengikat. Tidak ada toleransi bagi perkawinan sejenis di Indonesia.

"Kita akan bersatu dengan masyarakat jika ada indikasi dilakukannya perkawinan sejenis di teretorial NKRI," tukasnya. [rus]