Berita

net

Dunia

Korut Terancam Hukuman Yang Sangat Keras

SENIN, 08 FEBRUARI 2016 | 02:27 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Peluncuran satelit yang dilakukan Korea Utara pada Minggu (7/2) tak henti-henti mendapat kecaman dari para pemimpin dunia.

Mulai dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sampai negara-negara seteru Korut, seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan, bersikeras bahwa yang diluncurkan negara komunis itu adalah rudal jarak jauh. Padahal Korut telah berulangkali sebelumnya menyebut bahwa yang diluncurkannya adalah satelit observasi bumi.
 
Dewan Keamanan PBB pun ikut mengutuk peluncuran yang mereka namai "roket jarak jauh" itu. Setelah pertemuan darurat di New York, DK PBB memutuskan akan segera mengadopsi resolusi sanksi baru terhadap Korut.


Ketika berbicara setelah pembicaraan tertutup DK PBB, Duta Besar AS untuk PBB, Samantha Power, mengatakan bahwa Washington akan memastikan DK PBB memberlakukan sanksi serius atas Korut.

"Tidak akan ada penanganan seperti biasa. Kami akan memberikan sesuatu yang keras," tegas Samantha, dikutip dari BBC.

Utusan Jepang di PBB, Motohide Yoshikawa, mengatakan sanksi untuk Pyongyang harus diperkuat. Menurut Jepang, sanksi yang selama ini diberlakukan belum manjur untuk membuat Korut mengembangkan senjata nuklir.

Pyongyang sendiri menekankan bahwa roket yang diluncurkan bertujuan menempatkan satelit di orbit. Namun, para pemimpin dunia lebih suka menilai tujuan sebenarnya adalah menguji rudal balistik. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya