Pemilihan Anggota Bermasalah Momentum Bubarkan BPH Migas

‎RMOL. Presiden Joko Widodo harus membatalkan proses pemilihan anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).‎

Direktur Eksekutif Energy Watch Ferdinand Hutahaean mengatakan ‎pemilihan anggota BPH Migas sarat rekayasa.‎

‎Bahkan adanya anggota pansel yang justru diajukan menjadi anggota BPH Migas mengindikasikan proses pemilihan bermasalah dan tidak layak diteruskan. 

‎‎"Presiden tidak boleh membiarkan masalah ini berlalu begitu saja tanpa adanya tindakan tegas," kata Ferdinand kepada Kantor Berita Politik RMOL.‎

‎B‎ila Presiden Jokowi membiarkan kasus ini berlalu begitu saja dan bahkan mengesahkan anggota BPH Migas, sebut Ferdinand, dapat disimpulkan bahwa presiden turut mengamini proses pemilihan yang bermasalah dan presiden turut mendukung terjadinya kebobrokan.‎

‎"Presiden harus membuktikan revolusi mental dengan tindakan nyata dan bukan sekedar jargon basa basi," tegasnya.

‎‎Tak hanya itu, kata dia, Presiden juga perlu meninjau ulang keberadaan BPH MIGAS. Evaluasi mesti dilakukan karena berdasarkan pengamatan di lapangan, badan ini tidak ada gunanya sama sekali dan justru hanya menambah keruwetan dalam tata kelola migas nasional. 

‎‎D‎itambah lagi, masyarakat pembeli BBM harus dibebani iuran BPH Migas sebesar 0,3%. Sangat aneh, kata dia, ‎sebuah badan yang tidak berguna tapi masyarakat harus membiayainya. ‎Memang kalau dilihat porsentasinya sangat kecil namun bila ditotal dari penjualan BBM nasional, iuran dari masyarakat yang didapat angkanya sangat besar.

‎‎"Untuk apa BPH Migas ada? Bukankah fungsi pengaturan cukup berada dibawah Dirjen Migas? Maka itu lebih baik bubarkan BPH Migas karena tidak berguna dan hanya menambah beban bagi masyarakat," katanya.‎

‎"Tidak ada alasan untuk mempertahankan BPH MIGAS, bubarkan dan biarkan Dirjen Migas yang melakukan pengaturan di sektor ini. Evaluasi teradap BPH Migas sangat penting demi perbaikan tata kelola migas nasional," tukasnya.[dem]