Frans Agung Natamenggala/net
Pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi bahwa tidak akan ada pengangkatan honorer kategori dua (K2) menjadi PNS pada tahun-tahun kedepan sangat mengherankan sekaligus mengejutkan.
"Pertanyaannya, masalahnya dimana? Jika terkait keuangan Komisi II akan bantu, terkait undang-undang juga kami akan bantu," keluh anggota Komisi II DPR RI Frans Agung MP Natamenggala, Minggu (7/2).
Pernyataan tidak akan ada pengangkatan ASN/PNS dari honorer K2 disampaikan Menteri Yuddy di hadapan Komisi II DPR pada 20 Januari 2016.
Padahal, kata Frans, dalam Raker tanggal 15 September 2015 telah disepakati akan ada pengangkatan 439.955 ribu ASN/PNS yang dilakukan dalam 4 tahap hingga tahun 2019, atau pertahunnya rata-rata sekitar 110 ribu honorer K2 yang diangkat menjadi PNS.
Sebelum menyepakati kesimpulan rapat kerja pada Desember lalu antara Komisi II dengan Kemenpan RB, dikatakan lebih lanjut oleh politisi Partai Hanura itu, memang muncul pernyataan dari Menteri Yuddy Crisnandi bahwa pengangkatan honorer K2 akan terkendala biaya kurang lebih Rp 34 triliun. Saat itu MenpanRB menyatakan tidak sanggup menyediakan uang sebesar itu.
Tetapi kemudian dalam Raker itu juga tetap disepakat untuk mengangkat honorer tersebut dan mencarikan solusi terbaik, termasuk terkait kekurangan anggaran. Komisi II bahkan menyampaikan akan membantu mengkomunikasikannya ke Kementerian Keuangan.
Karena itu menurut Frans, tidak adanya pengangkatan PNS lebih karena tidak adanya keinginan dan terobosan‎ dari Menteri Yuddy. Terlebih dia yakin Presiden Jokowi dapat memecahkan berbagai kendala terkait kebutuhan pengangkatan honorer K2 sebagai PNS.
"Jika seperti ini pak menteri kami pertanyaan komunikasinya dengan pak Presiden baik atau tidak? Pak Jokowi kami rasa orang yang terbuka dengan masukan, pasti dia akan berikan solusi. Apalagi akan ada rencana aksi besar dari para honorer tersebut," tukasnya.
[dem]
