Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi mengapresiasi salah satu poin kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang mencantumkan pengembangan listrik tenaga nuklir‎.
"Lebih 50 tahun yang lalu, Proklamator Bung Karno sudah meminta agar Indonesia bisa menanfaatkan tenaga nuklir. Saat ini listrik kita sangat kurang, sering terjadi pemadaman, investasi terhambat," ungkapnya dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi (Jumat, 5/2).
Menurut politisi NasDem ini, ketersediaan listrik bagi seluruh warga adalah mutlak adanya, terutama bagi mereka yang ada di pelosok. Selain itu, ketersediaan listrik berpengaruh secara signifikan dalam konteks pengembangan ekonomi nasional.
Bagi Kurtubi, proyek 35 ribu MW yang mulai dikerjakan oleh pemerintah saat ini, tetap tidak akan menutup kebutuhan listrik nasional. Oleh karena itu pemanfaatan nuklir menjadi opsi yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah. Apalagi, sejumlah negara di ASEAN ini tengah memulai proyek pembangunan PLTN.
"Saat ini PLTN sedang dibangun di 69 negara termasuk Vietnam dan menyusul Malaysia, Philipina dan Thailand. Di Indonesia terdapat Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, namun disayangkan tidak dimaksimalkan perannya dalam pengembangan tenaga listrik," ucapnya menyayangkan.
Kurtubi mengaku, soal PLTN ini sering menjadi pembahasan dalam rapat-rapat Komisi VII. "Komisi VII bersepakat pentingnya PLTN dibangun di Indonesia untuk mempercepat kesejahteraan rakyat karena disadari bahwa kapasitas pembangkit kita masih sangat rendah meskipun program 35.000 MW sedah selesai," tambahnya.
Menteri ESDM Sudirman Said mengakui ada perbedaan pendapat dalam Dewan Energi Nasional (DEN) perihal penggunaan nuklir dalam pengembangan listrik di Indonesia. Namun Kurtubi tidak peduli. Dia tetap mendesak pemerintah untuk merealisasikan PLTN ini dengan memangkas segala persoalan yang membayanginya.
"Rencana PLTN ini mimpi Presiden Soekarno. Kalau yang menghambat ini DEN maka ganti saja anggotanya. Kepentingan pemenuhan kebutuhan listrik dalam jangka panjang dan mendukung Indonesia menjadi negara industri maju,†kecamnya.
Atas beberapa kesimpulan yang dihasilkan pada Raker Rabu kemarin, yang salah satunya meminta Menteri ESDM melakukan kajian dan sosialisasi tentang pemanfaatan Nuklir sebagai sumber energi untuk peningkatan elektrifikasi, Kurtubi mengaku lega.
Dan untuk melancarkan rencana itu, Komisi VII pun meminta Kementerian ESDM mempersiapkan rencana perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional.
[sam]
