Sangat wajar bila upaya mengatasi permasalahan TKI di Arab Saudi hingga kini belum menemui titik terang.
Hal ini dikarenakan, pejabat terkait hanya sibuk dalam pembahasan yang berkepanjangan dan tidak tepat sasaran, bukan bertindak secara nyata.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Luar Negeri PDI Perjuangan Arab Saudi, Sharief Rachmat, Rabu (3/2).
Penegasan Sharief untuk mengomentari pertemuan Menaker Hanif Dhakiri dengan Dubes RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abigabriel di Kantor Kemenaker RI, Selasa (2/2).
Sharief mengapresiasi pertemuan tersebut namun menurut hematnya, perlu dibuat road map advokasi terhadap TKI pasca penghentian penempatan TKI ke kawasan timur tengah. Bukan sekedar menyimpulkan perlunya aturan tegas dan lugas sehingga revisi UU 39/2004 tentang Penempatan TKI harus dilakukan segera.
"Intruksi Presiden Joko Widodo bahwa negara harus hadir di tengah-tengah TKI belum dijalankan secara optimal oleh jajarannya. Kehadiran negara baru terlihat setelah adanya korban, yang seharusnya Pemerintah sendri melalui Kementerian terkait selayaknya sudah menyusun dan memiliki road map advokasi sejak dini baik itu penempatan, perlindungan, dan pemutihan," papar dia.
Sharief pun kembali mengingatkan dan menyarankan agar Kemenaker menyusun road map advokasi TKI. Hal yang juga tak boleh dikesampingkan, pemerintah perlu sigap mempersiapkan road map penangananan amnesty baik pemulangan atau pemutihan WNI Overstayer.
Sehingga, di saat ada program amnesty WNI Overstayer dari negara penempatan, Pemerintah sudah memiliki road map penanganan yang tinggal dilaksanakan, dan nantinya bisa direvisi untuk disesuaikan dengan kebijakan masing-masing negara.
"Kita harus belajar dari kejadian amnesti perbaikan status tahun 2013/2014 di Saudi Arabia, dimana peran Pemerintah mendampingi dan memfasilitasi WNI Overstayer setengah hati," ujarnya.
Sharief Rachmat beranggapan, langkah sigap lebih dini merupakan hal yang positif karena dengan begitu akan mempermudah Pemerintah dan menguntungkan TKI. Apalagi pemerintah Saudi Arabia selalu membuat kebijakan mendadak. Tidak mustahil di waktu tertentu mereka memberlakukan kembali amnesti.
"Amnesti menjadi harapan WNI Overstayer di Saudi Arabia, hal ini bisa diukur saat program Pemerintah RI memfasilitasi pemulangan WNI Overstayer dan TKI bermasalah pada bulan Oktober hingga Desember 2015. Dari ratusan ribu WNI Overstayer dan TKI bermasalah di Saudi Arabia, tidak sampai 1% yang berminat mendaftar program tersebut," tukasnya.[dem]
