. Pemerintah diminta agar meninjau kembali pendanaan pembangunan sebanyak 47 ruas jalan tol (berbayar) yang dijadikan sebagai proyek strategis. Sebab, proyek itu tidak pro rakyat, justru akan membebani masyarakat.
Demikiaan disampaikan Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan kepada redaksi, Rabu (3/2). (Baca: Jokowi Dorong Percepatan Pembangunan 47 Jalan Tol)
Edison mengatakan, sebaiknya pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi massal tidak didasarkan pada hitung-hitungan bisnis semata. Sebab, lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar serta terintegrasi adalah bentuk pelayanan yang harus diwujudkan oleh pemerintah, untuk mendorong peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
"Pembangunan 47 jalan tol yang sedang diprioritaskan pemerintah itu tidak pro rakyat, justru membebani rakyat," ujar Edison.
Menurutnya, apapun alasannya investor tetap berorientasi bisnis yang tentu akan berusaha meraup keuntungan. Nah, dengan membangun jalan tol tentu pada akhirnya akan menjadi beban masyarakat, karena untuk bisa melintas di jalan tol harus membayar.
Selain itu, lanjut Edison, pihaknya curiga kenapa pemerintah ngotot membangun jalan tol di sejumlah wilayah yang sesungguhnya belum membutuhkan jalan tol.
"Apa urgensinya membangun jalan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai sepanjang 135 km," tanya Edison.
Sebaiknya pemerintah fokus pada pembangunan jalan lintas Sumatera, bukan membangun jalan tol. Begitu juga untuk wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Anehkan, jalan raya saja belum baik, malah yang dibangun jalan tol.
ITW menilai, proyek yang didanai asing ini dijadikan pemerintah sebagai tameng untuk melepaskan tanggungjawab. Seakan-akan pemerintah telah berbuat, tetapi bebannya ditanggung oleh rakyat. Bahkan bisa saja, ada pihak yang mendapat keuntungan dari proyek yang membebani rakyat ini.
Menurut Edison, pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi massal seharusnya memberikan manfaat, bukan justru membebani masyarakat. Oleh karena itu, investasinya adalah merupakan public service obligation (PSO) pemerintah.
"Pemerintah seharusnya melihat bagaimana dampak dari kemacetan, berapa kerugian akibat pemborosan BBM, kerugian masyarakat yang produktifitasnya terbuang akibat kemacetan. Apabila pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi umum hanya dilihat dari sisi untung rugi, maka Indonesia sulit memiliki transportasi umum yang memberikan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran (Kamseltibcar) serta terjangkau secara ekonomi," demikian Edison.
[rus]
