Berita

Irawan Dahlan/net

Nusantara

Mantan Kapoltabes: Polisi Kurang Memahami Kekuatan OKP Di Medan

SENIN, 01 FEBRUARI 2016 | 15:12 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Kepolisian harus memetaan kekuatan yang dimiliki oleh seluruh organisasi kepemudaan (OKP) yang ada di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Pemetaan ini menyangkut siapa-siapa saja anggota OKP yang selalu ada di lapangan hingga para petinggi OKP yang ada di balik meja.

Demikian disampaikan mantan Kapoltabes Medan, Brigjend Pol (Purn) Irawan Dahlan menanggapi bentrok yang terjadi antara masaa Pemuda Pancasila (PP) dengan masaa Ikatan Pemuda Karya (IPK) di Medan, Sabtu lalu (30/1).

"Harus bisa dilihat siapa yang ada di lapangan dan di balik meja, biar gampang menangani. Kalau memang diperlukan penangkapan ya ditangkap," katanya, Senin (1/2), seperti dilansir dari MedanBagus.Com.


Sosok yang dikenal sebagai pencetus Tim Pemburu Preman (TPP) saat bertugas di Kota Medan tahun 2005 ini menjelaskan, penanganan terhadap para pelaku kekerasan sangat tergantung kepada ketegasan polisi dalam bertugas menjalankan kewenangannya. Khusus pada bentrok Sabtu lalu, ia menyatakan polisi sudah bertindak dengan tegas dan serius. Hanya saja menurutnya, polisi masih kurang memahami kekuatan-kekuatan dari OKP sehingga lebih cenderung melakukan penanganan pasca terjadinya insiden.

"Kalau mereka mau pelantikan, ya jangan diluar dong. Mereka kan punya kantor, ya lantik di kantornya. Dan tidak perlu turun ke jalan, konvoi," ungkapnya.

Mantan Kapolda Gorontalo ini menegaskan, penindakan para anggota OKP yang terlibat bentrok tidak bisa dilepaskan dari pemberian sanksi kepada para petinggi organisasi mereka. Hal yang selama ini jarang diberikan oleh petugas kepolisian kepada para petinggi OKP.

"Harusnya mereka bertanggung jawab dong. Masa namanya organisasi tapi anggotanya kemana-mana nggak bertanggung jawab. Coba kalau Polri yang begini, semua pasti minta pertanggungjawaban pimpinannya. Pimpinan OKP-nya harus dikenakan sanksi juga," tukas Irawan Dahlan. [rus]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya