Berita

Irawan Dahlan/net

Nusantara

Mantan Kapoltabes: Polisi Kurang Memahami Kekuatan OKP Di Medan

SENIN, 01 FEBRUARI 2016 | 15:12 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Kepolisian harus memetaan kekuatan yang dimiliki oleh seluruh organisasi kepemudaan (OKP) yang ada di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Pemetaan ini menyangkut siapa-siapa saja anggota OKP yang selalu ada di lapangan hingga para petinggi OKP yang ada di balik meja.

Demikian disampaikan mantan Kapoltabes Medan, Brigjend Pol (Purn) Irawan Dahlan menanggapi bentrok yang terjadi antara masaa Pemuda Pancasila (PP) dengan masaa Ikatan Pemuda Karya (IPK) di Medan, Sabtu lalu (30/1).

"Harus bisa dilihat siapa yang ada di lapangan dan di balik meja, biar gampang menangani. Kalau memang diperlukan penangkapan ya ditangkap," katanya, Senin (1/2), seperti dilansir dari MedanBagus.Com.


Sosok yang dikenal sebagai pencetus Tim Pemburu Preman (TPP) saat bertugas di Kota Medan tahun 2005 ini menjelaskan, penanganan terhadap para pelaku kekerasan sangat tergantung kepada ketegasan polisi dalam bertugas menjalankan kewenangannya. Khusus pada bentrok Sabtu lalu, ia menyatakan polisi sudah bertindak dengan tegas dan serius. Hanya saja menurutnya, polisi masih kurang memahami kekuatan-kekuatan dari OKP sehingga lebih cenderung melakukan penanganan pasca terjadinya insiden.

"Kalau mereka mau pelantikan, ya jangan diluar dong. Mereka kan punya kantor, ya lantik di kantornya. Dan tidak perlu turun ke jalan, konvoi," ungkapnya.

Mantan Kapolda Gorontalo ini menegaskan, penindakan para anggota OKP yang terlibat bentrok tidak bisa dilepaskan dari pemberian sanksi kepada para petinggi organisasi mereka. Hal yang selama ini jarang diberikan oleh petugas kepolisian kepada para petinggi OKP.

"Harusnya mereka bertanggung jawab dong. Masa namanya organisasi tapi anggotanya kemana-mana nggak bertanggung jawab. Coba kalau Polri yang begini, semua pasti minta pertanggungjawaban pimpinannya. Pimpinan OKP-nya harus dikenakan sanksi juga," tukas Irawan Dahlan. [rus]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Sejarah Baru! Hattrick Perdana Messi Bawa Argentina Libas Aljazair dan Samai Rekor Klose

Rabu, 17 Juni 2026 | 10:15

KPK Buka Peluang Kembangkan Penyidikan Kasus Bea Cukai yang Seret Nama Djaka Budi Utama

Rabu, 17 Juni 2026 | 10:01

Reog Sekolah Rakyat Ponorogo Raih Penghargaan di Ajang Piala Presiden

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:34

Pemerintah Hentikan Sementara MBG Selama Libur Sekolah

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:32

Mahfud MD Nilai Dadan Hindayana Layak Dihukum Mati Jika Terbukti Korupsi

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Kembali ke Level 78 Dolar AS

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:19

Harta Wamenko Pangan Hanif Faisol Tembus Rp8,9 Miliar, Naik Tajam Sejak 2022

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:04

Bursa Asia Dibuka Merah, Kospi Pimpin Penurunan

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:52

Bayan Resources Siap Tebar Dividen Rp 8,96 Triliun dari Laba Buku 2025

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:40

Wall Street Variatif, Dow Jones Terbang Tinggi

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:23

Selengkapnya