Polemik proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) terus berlanjut. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono punya hitung-hitungan siapa yang untung dan rugi dalam proyek tersebut.
"Pembangunan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung memakan biaya 5,5 miliar dolar AS atau setara 80 triliun rupiah di luar cost untuk pembebasan lahan untuk jalur kereta milik PT Perkebunan Nusantara 8 dan PT Jasa Marga, karena aset kedua BUMN tersebut sudah dimasukan dalam penyertaan modal," kata dia, Minggu (31/1).
Kemudian, kata dia, seluruh pembiayaan menggunakan pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan fasilitas dari China Railway International Group (CRIG). PT Pilar Sinergi BUMN sebagai pemilik 60 persen saham PT KCIC, berkewajiban membayar kredit kepada CDB sebesar 48 triliun dalam waktu yang ditentukan, sementara CRIG menanggung sisanya. PT Pilar Sinergi BUMN terdiri dari PT WIKA, PT Jasa Marga, PT Perkebunan Nusantara VIII dan PT KAI.
"Keuntungan CRIG dalam proyek tersebut diantaranya ketika groundbreaking oleh Jokowi, saham CRIG langsung naik 3 persen," imbuh Arief.
Biaya yang dibebankan CRIG kepada PT KCIC, kata Arief yang juga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, tiga kali lebih mahal dibandingkan proyek kereta api cepat rute Haikou-Sanya di China. Untuk rute Haikou-Sanya sejauh 305 kilometer, CRIG mematok biaya pembangunan perkilometernya senilai 10 juta dolar AS, sementara untuk kereta cepat Jakarta-Bandung perkilometernya dibutuhkan sebesar 33,3 juta dolar AS. Padahal, kontur tanah dan keadaan geologi jalur kereta cepat Haikou-Sanya lebih sulit dari pada jalur Jakarta-Bandung.
"Kerugian lainnya, semua peralatan dan equipment mulai dari rel, kabel, instalansi elektrik dan lokomotif diimpor dari China tanpa bea masuk. Dan rencananya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan pekerja yang 89 persennya berasal dari China," papar Arief.
"Tidak satupun di negara-negara yang bekerja sama dengan CRIG dalam membangun high speed by railwy line, CRIG tidak meminta jaminan pemerintah. Sekalipun katanya pembiayaan menggunakan investasi private finance initiative atau murni tanpa mengunakan APBN, tetap saja CRIG akan meminta jaminan pada pemerintah berupa sovereign guarantee. Hal ini dibuktikan dengan Perpres 2016 yang baru dikeluarkan oleh Jokowi," papar Arief.
Jaminan dari pemerintah tersebut meliputi keberlangsungan proyek kereta api cepat hingga selesai dibangun dan pasca pengoperasian kereta selama masih merugi.
"Untuk mendapatkan pinjaman dari CDB, pasti CDB akan minta SLA (Subsidiary Loan Agreement) dari pemerintah untuk menjamin pinjaman PT Pilar Sinergi BUMN. Lalu kalau dalam perjalanan pengoperasian kereta api cepatnya terus merugi, para pemegang saham diminta untuk menyuntikkan
capital work. Dan jika PT Sinergi Pilar BUMN gagal menyuntikan modal maka sahamnya di PT KCIC akan otomatis terdilusi," demikian Arief.
[dem]
