Berita

Frauke Petry/net

Dunia

Politisi Jerman: Bila Perlu, Polisi Tembak Migran Ilegal

MINGGU, 31 JANUARI 2016 | 16:13 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Polisi Jerman harusnya bisa menembak migran yang hendak masuk ke negara tersebut secara ilegal jika memang diperlukan.

Begitu pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh pemimpin partai sayap kanan populis Jerman,  eurosceptic Alternativ fuer Deutschland (AfD) Frauke Petry kepada surat kabar Jerman seperti dimuat BBC (Sabtu, 30/1).

"Saya juga tidak menginginkan hal semacam ini. Tapi penggunaan kekuatan bersenjata ada sebagai jalan terakhir," ujarnya.


"Itu adalah apa yang dikatakan hukum," tambah Petry.

Pernyataan itu merupakan komentar atas kebijakan "open-door" Kanselir Jerman Angela Merkel. Kebijakan tersebut membuat Jerman membuka pintu bagi migran yang hendak mencari perlindungan di Eropa.

Akibat dari kebijakan tersebut, sepanjang tahun 2015 tercatat ada sekitar 1,1 juta migran yang datang ke Jerman. Sebagian besar di antara mereka datang dari daerah konflik seperti Irak dan Suriah.

Banyaknya migran yang masuk ke Jerman berimbas pada masalah sosial seperti tingkat kriminalitas. Sebagian warga Jerman mulai mengkritisi kebijakan Merkel terutama sejak terjadi kasus pelecehan serta perampokan yang dilakukan sejumlah migran terhadap perempuan Jerman.

Namun demikian Merkel menegaskan bahwa kebijakan tersebut hanya memberikan perlindungan sementara kepada para migran. Mereka akan kembali ke kampung halamannya bila perang di negara mereka telah usai. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

PLN Perluas SPKLU Signature Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Minggu, 13 September 2026 | 08:21

Pemerintah Didesak Tetapkan Status Darurat Kesehatan Imbas Karhutla

Minggu, 13 September 2026 | 08:01

AntreEV Permudah Antrean SPKLU Lewat PLN Mobile

Minggu, 13 September 2026 | 07:40

Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa di Perairan Kepulauan Seribu

Minggu, 13 September 2026 | 07:03

Bisa Pengaruhi Investor, Penegak Hukum Ditantang Adil di Kasus Transfer Pricing

Minggu, 13 September 2026 | 06:51

Inovasi Jebolan Program Pertamuda Pertamina Bantu Nelayan Peroleh Cuan

Minggu, 13 September 2026 | 06:21

Ketika Hukum Terlihat Sedang Mencari Pasal, Bukan Kebenaran

Minggu, 13 September 2026 | 05:47

Nilai Adat Harus Dipegang Teguh dan Diwariskan ke Setiap Generasi

Minggu, 13 September 2026 | 05:16

Budi Daya Lobster Modeling Batam Tembus Pasar Ekspor, Daerah Lain Siap Menyusul

Minggu, 13 September 2026 | 04:43

Strategi Pengusaha Indonesia Hadapi CBAM EU dan IEU-CEPA

Minggu, 13 September 2026 | 04:14

Selengkapnya