Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung seolah tak berhenti dirundung kontroversi. Setelah dipermasalahkan karena izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang belum tuntas, kini proyek itu dinilai sarat penggelembungan (markup) harga.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono‎ mengatakan indikasi penggelembungan harga dalam proyek tersebut sangat nyata.
Proyek dikerjakan melalui kerjasama public-private partnerships (PPPs) or private finance initiatives (PFIs) antara China Railway International Group dengan empat perusahaan pelat merah, PTPN 8 ,PT KAI,PT Jasa Marga, PT INKA dan PT WIKA.
"Nilai proyek kereta cepat 5,5 miliar dolar AS, berarti untuk 1 KM infrastruktur
high speed line 150 KM dibutuhkan sebesar 33,3 juta dolar AS/KM. Ini sangat tidak masuk akal," kata Arif.
Dia membandingkan, ketika membangun proyek kereta cepat Haikou-Sanya di China sepanjang 308 KM, China Railway Group mematok biaya per KM hanya 10 juta dolar AS. Artinya, bila dibandingkan dengan pembangunan kereta cepat tersebut, terjadi markup sebesar 23,3 juta dolar AS dari setiap 1 KM pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
"Padahal jalur Haikou- Sanya secara geological jauh lebih sulit dibandingkan Jakarta Bandung," katanya.
Indikasi penggelembungan harga makin kuat karena lahan yang digunakan untuk jalur kereta banyak mengunakan lahan milik PTPN 8. Menurut Arif, tidak perlu ada biaya untuk pembebasan lahan sebab PTPN 8 sudah dilibatkan sebagai perusahaan yang ikut dalam penyertaan modal.
"Karena itu diduga ada mark up yang jumlahnya tidak tanggung-tanggung, yaitu sebesar 3,5 miliar dolar AS jika menggunakan acuan biaya proyek kereta cepat Haikuo-Sanya," demikian Arief.
[dem]
