Oso: 2016 Tahun Kerja Nyata MPR

. Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) akan memaksimalkan Badan Pengkajian MPR untuk melaksanakan   salah tugas penting yang dipikul yakni mengkaji sistem ketatanegaraan secara intensif.

"Isu aktual yang dibicarakan untuk tahun 2016 adalah persoalan sistem ketatanegaraan. Dan untuk itu Badan Kajian MPR secara intensif melaksanakan tugasnya dan fokus menindaklanjuti arus besar aspirasi masyarakat, terkait amandemen UUD 1945 misalnya," kata Wakil Ketua MPR Osman Sapta, usai menggelar Rakor MPR di Hotel Stone, Denpasar, Sabtu malam (31/1).

Dalam kaitan amandemen UUD 1945, menurut Oso sapaan akrabnya, terbatas pada eksistensi lembaga MPR dan perlunya diaktifkan kembali sistem pembangunan nasional jangka pendek, menegah dan panjang.

Bagi MPR, dihidupkannya kembali sistem pembangunan nasional itu juga tak kalah penting dengan sistem ketatanegaraan lainnya.

"Dengan demikian sistem kita menjadi baku. Jangan lagi terjadi setiap pergantian presiden,sistem berganti pula." ujarnya.

Dia berseloroh,"Pemerintah sekarang berencana membangun tol laut. Ketika rezim berganti, tol laut berubah menjadi tol darat atau udara," ungkapnya.

Sedangkan terkait amandemen UUD 1945, Oso mengatakan amandemen yang dimaksud adalah tindaklanjut dari rekomendasi MPR tahun 2009-2014. "Substansinya adalah penguatan lembaga MPR dan diberlakukannya kembali GBHN," tegasnya.

Dengan adanya agenda ketatanegaraan tersebut, menurut Oso, tahun 2016 bagi MPR adalah tahun kerja untuk berkontribusi secara nyata untuk menyelesaikan persoalan bangsa, termasuk menata sistem ketatanegara sesuai jati diri dari ideologi dan dasar negara yakni Pancasila. [rus]