Tolong, Presiden Jokowi Jangan Lemah Ke Freeport!

. Pemerintahan Jokowi-JK dinilai lemah terhadap perusahaan tambang asal Amerika Serikat, PT Freeport Indonesia. Pasalnya, hingga akhir masa izin ekspor konsentrat, pemerintah masih memberi harapan dan kemudahan bagi perusahaan asing untuk bertahan di Papua.

Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI), Barri Pratama berpendapat bahwa mempermudah izin tanpa adanya smelter bukti adanya keberpihakan pemerintah khususnya Menteri ESDM Sudirman Said terhadap asing.

"Mempermudah izin tanpa adanya jaminan smelter menandakan keberpihakan Menteri ESDM Sudirman Said terhadap asing. Setelah Freeport tidak memenuhi kewajibannya membayar dividen, tidak transparan, tidak memenuhi target pembangunan smelter, kini dengan cara politis meminta Indonesia mengizinkan ekspor konsentrat lagi (keempat kalinya) tanpa harus membayar jaminan smelter sebesar USD 350 juta," sebut Barri, Minggu, (31/1).

Presiden Jokowi dinilai Barri harusnya mampu memberikan peringatan beberapa menteri kabinetnya yang telah terbukti menjual negara.

"Jangan lemah, Jokowi harus mengingatkan beberapa menterinya yang dengan mudah menjual negara, terlebih sebelumnya Menteri BUMN mendorong Antam dan Inalum untuk membeli 10,67 persen saham Freeport dengan harga tinggi. KAMMI mempertanyakan ke-Indonesia-an Jokowi jika tidak berani tegas kepada Freeport," tegasnya.

Barri menambahkan telah banyak pelanggaran Freeport terhadap pemerintah yang menandakan tidak adanya itikad baik mereka. Meski demikian, lanjut Barri, 2015 diketahui bahwa Freeport mampu memperoleh 1232 ons emas, naik dari tahun sebelumnya yang tercatat 1130 ons. [rus]