Berita

tb hasanuddin/net

TBH Minta Jokowi Pertimbangkan Ulang Rencana Libatkan TNI Untuk Stabilkan Harga Pangan

SABTU, 30 JANUARI 2016 | 00:23 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Menempatkan TNI berpartisipasi dalam menstabilkan harga pangan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi TNI seperti yang diatur dalam UU 34/2004. Dalam pasal 7 ayat 2 b tentang OMSP (operasi militer selain perang) terdapat 14 tugas, tapi tidak menyebutkan tentang tugas menstabilkan harga pangan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua I dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin. Pernyataan TB Hasanuddin ini menyikapi permintaan Presiden Joko Widodo agar jajaran TNI dan Polri ikut berperan dalam menstabilkan harga pangan.

"Saya menyarankan kiranya berkenan presiden meninjau ulang perintah atau keputusannya tersebut," kata TB Hasanuddin sambil menegaskan bahwa ia menaruh rasa hormat kepada TNI yang telah dengan patuh dan taat kepada UU yang dibuat di era reformasi, dan bila mau jujur TNI lah yang paling reformis dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya .


Selain tidak sesuai dengan UU, lanjut TB Hasanuddin, TNI juga tidak terlatih untuk ikut menstabilkan harga pangan. TNI disiapkan dan dilatih secara keras untuk melakukan pertempuran dalam rangka menjaga dan melindungi keutuhan dan kedaulatan NKRI.

"Dan sampai saat ini mereka belum dilatih di bidang pengendalian harga pasar," kata TB Hasanuddin beberapa saat lalu (Sabtu, 30/1).

Ketiga, lajut TB Hasanuddin, sampai saat ini belum ada aturan atau prosedur baku keterlibatan TNI di bidang pengawasan dan pengendalian harga. Karena itu, jangan sampai terjadi overlaping kebijakan atau malah terjadi konflik dengan pemangku kepentingan lainnya, khususnya pengawasan pasar dan kontrol harga .

"Sekali lagi dengan segala hormat agar keterlibatan TNI dalam mengontrol harga pasar dapat dipertimbangkan ulang," demikian TB Hasanuddin. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya