TBH Minta Jokowi Pertimbangkan Ulang Rencana Libatkan TNI Untuk Stabilkan Harga Pangan

. Menempatkan TNI berpartisipasi dalam menstabilkan harga pangan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi TNI seperti yang diatur dalam UU 34/2004. Dalam pasal 7 ayat 2 b tentang OMSP (operasi militer selain perang) terdapat 14 tugas, tapi tidak menyebutkan tentang tugas menstabilkan harga pangan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua I dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin. Pernyataan TB Hasanuddin ini menyikapi permintaan Presiden Joko Widodo agar jajaran TNI dan Polri ikut berperan dalam menstabilkan harga pangan.

"Saya menyarankan kiranya berkenan presiden meninjau ulang perintah atau keputusannya tersebut," kata TB Hasanuddin sambil menegaskan bahwa ia menaruh rasa hormat kepada TNI yang telah dengan patuh dan taat kepada UU yang dibuat di era reformasi, dan bila mau jujur TNI lah yang paling reformis dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya .

Selain tidak sesuai dengan UU, lanjut TB Hasanuddin, TNI juga tidak terlatih untuk ikut menstabilkan harga pangan. TNI disiapkan dan dilatih secara keras untuk melakukan pertempuran dalam rangka menjaga dan melindungi keutuhan dan kedaulatan NKRI.

"Dan sampai saat ini mereka belum dilatih di bidang pengendalian harga pasar," kata TB Hasanuddin beberapa saat lalu (Sabtu, 30/1).

Ketiga, lajut TB Hasanuddin, sampai saat ini belum ada aturan atau prosedur baku keterlibatan TNI di bidang pengawasan dan pengendalian harga. Karena itu, jangan sampai terjadi overlaping kebijakan atau malah terjadi konflik dengan pemangku kepentingan lainnya, khususnya pengawasan pasar dan kontrol harga .

"Sekali lagi dengan segala hormat agar keterlibatan TNI dalam mengontrol harga pasar dapat dipertimbangkan ulang," demikian TB Hasanuddin. [ysa]