. Keputusan Pimpinan DPR memangkas anggaran kunjungan kerja ke luar negeri hingga menghemat sekitar Rp 139 miliar mendapat apresiasi. Sebab para anggota dewan memang harus dipaksa untuk bekerja keras melaksanakan fungsi utamanya, khususnya di bidang legislasi.
"Kalau bagi saya, adanya pengurangan biaya kunjungan kerja ke luar negeri ini adalah terobosan mengagumkan. Karena DPR akan kembali fokus ke pembahasan RUU," kata Direktur Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/1).
Jelas Uchok, selama ini, kerja para anggota dewan memang tidak seimbang, karena lebih banyak berada di luar kota dan luar negeri dibanding membuat UU di Jakarta. Padahal kalau mau jujur, kata Uchok, seharusnya DPD RI yang banyak berada di luar kota sebab ditugaskan mengawasi pembangunan di daerah.
"Jadi selama ini tugas DPD itu diambil alih DPR karena justru mereka yang banyak di luar kota," imbuhnya.
Menurut Uchok, dengan pemangkasan anggaran kunker ke luar negeri Rp 139 Miliar, maka DPR akan kembali ke habitat mereka, yakni membahas RUU. Ia menilai, dari 40 RUU di Prolegnas Prioritas 2016, setidaknya 50 persen akan bisa selesai kalau dikurangi jatah jalan-jalannya.
"Jujur saja, kelihatannya DPR selama ini paling malas rapat di ruangan. Tapi kalau diajak jalan-jalan, wajahnya langsung pada senang. Kalau rapat pada bete mukanya," sebut Uchok.
Maka, lanjut Uchok, Pimpinan DPR sudah benar. Mereka memang harus dipaksa seperti itu untuk kembali bekerja. Dengan dikurangi Rp 130-an miliar itu, artinya dipaksa kembali bekerja, khususnya menggodok RUU.
"Di 2015, mereka kan kurang bekerja keras dan terbukti hasilnya jelek. RUU saja cuma sedikit sekali yang berhasil selesai dibahas," tukas Uchok.
Diketahui, demi menjalankan komitmen perbaikan kinerja serta penghematan anggaran negara, Pimpinan DPR dibawah pimpinan Ade Komarudin sepakat untuk mengurangi jumlah kunjungan kerja ke luar negeri sehingga berhasil menghemat Rp 139 miliar. Keputusan itu diambil dalam rapat pimpinan DPR pengganti Badan Musyawarah (Bamus) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/1).
"Dari pengurangan kunker itu, Setjen DPR sudah menghitung, terdapat pengurangan alokasi anggaran sebesar Rp 139.150.326.000," kata Ade Komaruddin.
[rus]
