Pembenahan integritas dan kinerja PNS di lingkungan Pemprov DKI tak cukup hanya dengan mencopot Lurah Kartini, Leo Tantino. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang meloloskan Leo dalam seleksi jabatan padahal dia melakukan manipulasi presensi juga harus ditindak.
"Sebaiknya Ahok segera meminta pertanggungjawaban dan mengganti Kepala BKD DKI. Secara integritas, kinerjanya terbukti tidak sesuai dengan kapasitas dalam mengaplikasikan goodwill Ahok memperoleh pejabat yang sesuai dengan semangat dan visi misi mempercepat pembangunan yang responsif, transparan dan akuntabel," kata Direktur Eksekutif Indonesia For Transparency And Akuntability (Infra) Agus A. Chaerudin, Kamis (28/1).
Peristiwa terbongkarnya manipulasi presensi Leo Tantino, sebut dia, membuktikan lelang jabatan era Jakarta Baru gagal menempatkan figur pejabat yang memiliki integritas dan moralitas sebagai pamong praja.
"Lebih dari itu kejadian manipulasi presensi menguatkan dugaan adanya permainan "setoran jabatan" dan pemilihan pejabat yang sepaham dalam gerbong ciptaan oknum Bapperjakat," katanya.
Kasus manipulasi presentasi yang dilakukan Kartini Leo Tantino bukan satu-satunya alasan bagi Ahok mencopot Kepala BKD DKI Agus Suradika. Menurut Agus Chaerudin, sudah banyak kisruh akibat kegagalan dalam lelang jabatan yang dilakukan Tim Bapperjakat dan Tim BKD DKI namun selama ini ditutup-tutupi. Kekisurhan antara lain terjadi jelang akhir Desember 2015 dimana Ahok batal melantik lurah dan camat. Penyebabnya, sejak awal Ahok tidak mengetahui adanya pelantikan lurah dan camat bersamaan dengan pergantian eselon 2.
Leo dicopot karena terbukti mengakali presensi. Berdasarkan penyelidikan Inspektorat, Leo meminta seorang pegawai harian lepas Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, membuat presensi baginya. Presensi palsu itu pun membuat kehadirannya penuh, bahkan saat libur.
Sudah seharusnya, kata dia, Kepala BKD DKI bertanggung jawab atas terbongkarnya praktik curang Leo Tantino karena hal itu menjadi bukti Kepala BKD DKI sudah gagal melakukan pendampingan dan pembinaan. Terlebih pengawasan melalui K3 di setiap wilayah khususnya kepada para PNS di posisi baru pasca pelantikan hasil lelang jabatan.
"Terbongkarnya satu kasus "manipulasi presensi" ini tak bisa disepelekan. Sudah seharusnya Kepala BKD DKI bertanggung jawab atas terbongkarnya praktik curang mantan Lurah Kartini," demikian Agus Chaerudin.
[dem]
