Kasus Damayanti Pintu Masuk Bongkar Mafia Proyek Jalan

. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono diminta bersih-bersih pejabat korup dari lembaganya.

"Saya minta Menteri PUPR melakukan pembersihan total terhadap oknum-oknum Bina Marga yang tidak bertanggung jawab," kata Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/1).

Diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti (DWP) pada 13 Januari 2016, terkait proyek pembangunan jalan trans di Maluku. Penangkapan itu diikuti dengan penggeledahan dan penyegelan kantor Ditjen Bina Marga di Jakarta pada 14 Januari 2016, dan Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Wilayah Maluku pada 22 Januari 2016.

Berlanjut, KPK memeriksa Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) IX, Amran Hl Mustary dan rencana pemanggilan Dirjen Bina Marga Dirjen Bina Marga, Hedijanto W Husaini.

"Kasus suap anggota DPR Damayanti merupakan bukti bahwa ada terjadi penyimpangan di Bina Marga dan Balai Bina Marga di daerah," katanya.

Korupsi itu terjadi, menurut dia, karena ada peluang. Peluang untuk korupsi dibuka oleh oknum pejabat Ditjen Bina Marga atau kepala BBPJN itu sendiri. Karena itu, KPK jangan gagal membongkar mafia di Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR.

Menurut Uchok, kasus DWP harus dijadikan pintu masuk membongkar mafia proyek jalan-jalan negara di Indonesia. Selain proyek jalan trans di kawasan Indonesia bagian Timur, ada juga proyek abadi jalan Pantura dan jalan lintas Sumatera.

Jalan yang dibangun di bawah kualitas standar, karena belum setahun sudah rusak. Para mafia proyek jalan ini selalu mempermainkan anggaran dan proyek jalan.

"Kalau KPK gagal, maka tradisi tahun ini, jalan dibangun, dan bulan ini juga, jalan sudah rusak, akan tetap sebuah tradisi yg dijalankan oleh Ditjen Bina Marga," ujarnya.

Kemudian, lanjut Uchok, banyak jalan rusak yang telah diperbaiki atau dibangun lagi oleh Ditjen Bina Marga, dianggap bukan sebagai tindak korupsi atas proyek terebut. Tapi yang selalu disalahkan adalah, kalau tidak mobil yang berlebihan muatan, atau biasanya oleh kondisi alam seperti hujan yang bikin rusak.

Padahal, kata dia, Malaysia membangun jalan negara dengan kualitas bertahan minimal 50 tahun. Sedangkan di Indonesia, Bina Marga membangun jalan negara dengan kualitas bertahan maksimal 1-2 tahun. "Kalau Indonesia memang beda, karena dianggap sebagai proyek abadi, proyek preman di Ditjen Bina Marga," tukas Uchok. [rus]