Proses rekonsiliasi internal Partai Golkar akan lebih lancar setelah baik Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono sudah menyatakan tak akan maju lagi dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa yang akan segera digelar.
"Prosesnya dimulai dengan penyatuan pengurus di tingkat pusat berbasis DPP Golkar hasil Munas Riau, pemulihan keanggotaan kader yang dipecat dari jabatan partai dan publik, dan penetapan penyelenggara dan peserta melibatkan kedua belah pihak," kata Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Melki Laka Lena, kepada wartawan, Rabu (27/1).
Ia mengatakan ganjalan serius ada pada penentuan kepesertaan. Menurutnya, salah satu cara paling demokratis dan adil adalah Musyawarah Daerah yang melibatkan kedua pihak dari tingkat II dan tingkat I untuk mencari pemimpin baru yang menjadi peserta Munas.
Cara lain yang bisa dilakukan adalah menggabungkan kepengurusan kedua kubu dengan cara saling silang pengurus. Peserta Munas yang hadir sampai ke bilik suara harus mencerminkan akomodasi kedua kubu ini.
Isu lain yang tidak kalah penting, lanjut Melki adalah terkait calon "nahkoda" Golkar di masa depan. Nama-nama yang beredar hari ini antara lain Agus Gumiwang Kartasamita, Idrus Marham, Zainudin Amali, Nurdin Halid, Aziz Syamsudin, Airlangga Hartarto, Priyo Budi Santoso, Agun Gunandjar Sudarsa, Indra Bambang Utoyo, Gusti Iskandar, dan Mahyudin.
"Harus diakui ada dua nama yang sudah bergerak selama ini lebih menonjol yaitu Ade Komarudin dan Setya Novanto. Dua nama terakhir ini dengan rekam jejak publik dan jaringan yang dimilikinya lebih terlihat menggalang dukungan dari kedua kubu," terang Melki.
Menurut dia, saat ini Golkar butuh sosok
solidarity maker yang mampu jadi jembatan perbedaan dan "menjahit koyakan" baju Golkar, melakukan
cross cutting antar kubu dan punya kepentingan menjalankan kembali kapal induk Golkar. Ade Komarudin dan Setya Novanto atau siapapun yang nantinya dipilih lewat Munas harus jadi
solidarity maker semua kekuatan Golkar.
"Tidak boleh lagi Ketum DPP Partai Golkar terpilih, entah Setya Novanto atau Ade Komarudin atau siapapun, menjadi pemilik dan penentu tunggal kebijakan partai bersama kelompoknya. Ketum terpilih harus menjadikan Partai Golkar sebagai rumah bersama seluruh pengurus, kader, simpatisan dan seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.
[ald]
