. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap terhadap enam orang Pengawas Pemilu, Selasa (26/1).
Mereka adalah Muhammad Soleh, anggota Panwascam Kecamatan Kedokanbunder, Indramayu, Jawa Barat; Sjane F Walangarei, ketua Panwas Manado, Sulawesi Utara; Roy Jusuf Laya, Panwas Manado, Sulawesi Utara; Stenley Walandouw, anggota Panwas Manado, Sulawesi Utara; Hubertina Lennys Marlina, ketua Panwas Melawi, Kalimantan Barat; dan Fajar Rahmattullah, anggota Panwas Cianjur, Jawa Barat.
Sanksi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (26/1), pukul 14.00 WIB. Selaku ketua majelis Jimly Asshiddiqie, anggota majelis Nur Hidayat Sardini, Saut H Sirait, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, dan Ida Budhiati.
DKPP juga menjatuhkan sanksi berupa peringatan terhadap 10 penyelenggara pemilu. Yaitu, Roby Maula, ketua KPU Berau, Kalimantan Timur; Bambang Irawan, anggota KPU Berau, Kalimantan Timur; Siti Nursusila, ketua KPU Bima, Nusa Tenggara Barat; Abdullah, ketua Panwas Bima, Nusa Tenggara Barat; Junaidin, anggota Panwas Bima, Nusa Tenggara Barat; Billy Rahmadana, staf Divisi Hukum Panwas Cianjur, Jawa Barat; Heri Biantoro, ketua Panwascam Cipanas, Cianjur, Jawa Barat; Siti Aliah, staf Panwascam Cipanas, Cianjur, Jawa Barat; Yudi Darmawan, ketua Panwascam Pacet, Cianjur, Jawa Barat; dan Muhammad Denny Hidayat, staf Panwascam Pacet, Cianjur, Jawa Barat.
Sementara itu, kepada para Teradu yang tidak melanggar kode etik, DKPP merehabilitasi nama baik mereka. Mereka adalah Syamsul Arifin, ketua KPU Banyuwangi, Jawa Timur; Atim Hariadi, ketua Panwas Banyuwangi, Jawa Timur; Jumiko, ketua Panwas Balikpapan, Kalimantan Timur; M Habibie Al Ghazaly, anggota Panwas Balikpapan, Kalimantan Timur; Djumiati Suchri, anggota Panwas Balikpapan, Kalimantan Timur; Sumangeli Mendrofa, anggota KPU Nias Selatan, Sumatera Utara; Isnawati Sholihah, ketua Panwas Wonogiri, Jawa Tengah; Sriyanto Budi Santoso, anggota Panwas Wonogiri, Jawa Tengah; dan Ali Mahbub, anggota Panwas Wonogiri, Jawa Tengah.
Menurut Ketua Majelis Jimly Asshiddiqie setiap Putusan DKPP wajib dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi penyelenggara Pemilu. Namun tidak final bagi para pencari keadilan.
"Bila KPU dan Bawaslu tidak melaksanakan Putusan DKPP, maka bisa di-DKPP-kan," katanya seperti dalam rilis Humas DKPP.
[rus]
