‎. Program Keluarga Berencana (KB) masih harus dioptimalkan. Hal itu merujuk pada Total Fertility Rate (TER) yang masih stagnan dalam 10 tahun terakhir, Unmet Need pada angka 11,4 dan Contraceptive Prevalence Rate (CPR) di angka 61,9.‎
‎Demikian disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani dalam International Conference on Familly Planning, Nusa Dua-Bali, (Senin, 25/1).
‎‎"Indonesia menghadapi berbagai tantangan, dan kita memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikannya," tegas Puan Maharani.
‎‎Politikus PDI Perjungan ini menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi agenda pemerintah Indonesia terkait program KB dan kesehatan reproduksi sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Di antaranya adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, pembinaan remaja, peningkatan efektifitas advokasi serta Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), penguatan peran dan fungsi keluarga, serta Penguatan kelembagaan Keluarga Berencana (KB).
‎‎Komitmen pemerintah Indonesia, kata Puan Maharani, ditunjukan melalui kebijakan, program, dan pendanaan, koordinasi yang harmonis dan sinergis antara pemerintah pusat-daerah, menggerakan masyarakat, kerjasama yang baik dengan global dan sektor private yang dilandasi dengan semangat gotong royong. ‎
‎Ia juga menjelaskan, hak bagi setiap masyarakat untuk memiliki keluarga, dan keluarganya harus hidup sejahtera. Oleh karena itu, Pembinaan Masyarakat dalam Gerakan Keluarga Berencana di Indonesia diarahkan juga pada upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dalam berkeluarga harus merencanakan bagaimana hidup keluarga yang sejahtera, merencanakan kemandirian ekonomi keluarga, merencanakan keluarga yang berpendidikan, dan merencanakan keluarga yang sehat.
‎"Keberhasilan program Keluarga Berencana tersebut akan memberikan manfaat bagi generasi masa depan dan negara dalam mengelola kehidupan yang lebih sejahtera," ujarnya.
‎Konferensi internasional tersebut juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), para menteri terkait dari 10 negara sahabat, mantan Presiden BJ Habibie, sejumlah duta besar negara sahabat, Menteri Pemberdayaan Perempuan,Ibu dan Anak, Yohana Yambise dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.‎
‎Dalam kesempatan tersebut, Puan Maharani juga menjelaskan International Conference on Familly Planning yang berlangsung selama empat hari itu diikuti oleh 4.374 orang yang berasal dari 114 negara, dengan rincian 3.448 orang peserta dari luar negeri, dan 926 orang dari dalam negeri.
‎"Ini merupakan peserta terbanyak dari dari tiga pelaksanaan international conference yang sama sebelumnya,†katanya.
Konferensi kali ini bermaksud memperkuat komitmen kita terhadap program keluarga berencana, tukar menukar informasi, pembelajaran dan perluasan pengetahuan tentang perkembangan teknologi kontrasepsi dan berbagai aspek program KB.‎
[ysa]
