Berita

Pertahanan

Kapolri: Gafatar Bukan Ancaman Main-main

SENIN, 25 JANUARI 2016 | 15:06 WIB | LAPORAN:

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengungkapkan lebih dari 4000 eks pengikut Gerakan fajar Nusantara (Gafatar), yang baru dipulangkan dari Kalimantan Barat, selama ini tidak bersosialisasi dengan warga asli.

"Di Kalbar ada 4000 lebih dan membuat suatu komunitas yang eksklusif. Sesat. Dari harmonisasi kehidupan sosial di sana belum menyatu," kata Badrodin saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, di gedung DPR, Jakarta, Senin (25/1).

Mengenai penolakan masyarakat terhadap Gafatar, ia mengatakan fenomena itu berawal dari kasus menghilangnya dr. Rica Tri Handayani. Masyarakat kemudian mengkuatirkan pengaruh Gafatar bisa mengena pada anggota keluarga mereka sendiri. Seperti diketahui, perusakan dan pembakaran terhadap aset eks pengikut Gafatar dilakukan oleh massa di Mempawah, Kalimantan Barat.


"Begitu ada pemberitaan dokter Rita hilang di Pangkalan Bun, masyarakat terpengaruh bisa kena ke keluarganya. Makanya mereka menolak komunitas ini. Tugas Polri mencegah terjadi bentrok," ujarnya.

Polri sendiri menganggap ancaman Gafatar terhadap masyarakat dan negara bukan persoalan sepele. Ada indikasi Gafatar ingin mendirikan negara sendiri.

"Karena memang kita temukan ada struktur pemerintahan terselubung. Ada gubernur dan bupati dan kabag-kabagnya dan mau mendirikan negara. Ini bukan ancaman main-main. Saat ini tengah ditangani Kapolda Kalbar,' ungkap Kapolri.

Kapolri mengaku pihaknya meminta Pemerintah Daerah memulangkan para eks Gafatar itu ke daerah masing-masing karena takut terjadi bentrokan fisik layaknya kasus konflik antar etnis. Ia juga memastikan pemulangan para eks Gafatar itu tidak melanggar HAM.

"Saya setuju diberi pemahaman Pancasila dan agama. Agar mereka bisa hidup di negara majemuk ini," tambahnya. [ald]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya