Berita

net

Bisnis

Sikapi Harga Minyak, Pemerintah Jangan Gunakan Asumsi Bisnis

SENIN, 25 JANUARI 2016 | 02:30 WIB | LAPORAN:

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta pemerintah tidak lagi menggunakan asumsi-asumsi bisnis seperti yang biasa dilakukan soal bahan bakar minyak (BBM), di tengah kondisi minyak mentah dunia terus merosot. Pemerintah harus melihat latar belakang kondisi saat ini sebelum melahirkan kebijakan.

"Kita ingin pemerintah jangan lagi menggunakan asumsi bisnis asusual. Ketika mengambil suatu solusi dari masalah atau kebijakan harus disertakan apa kondisi yang melatar belakangi. Persoalan yang dihadapi sekarang, paradigma dunia sudah berubah ketika harga minyak dan komoditas yang tadinya tinggi justru makin anjlok," jelas Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati dalam diskusi 'Prospek Harga BBM' di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (24/1).

Menurutnya, untuk gas dan minyak, petanya sudah berubah total. Bahkan, Amerika Serikat yang dulunya adalah net importir saat ini sudah menjadi net eksportir.


"Kalau kita liat dewan energi Amerika, mereka menyatakan sampai 100 tahun ke depan cadangan mereka aman. Baik gas maupun minyak. Makanya ini akan membuat perubahan besar pada peta harga komoditi internasional," beber Enny.

Karena itu, dibutuhkan pemerintah saat ini adalah segera mendorong industrialisasi agar bisa bersaing dengan negara lain.
"Dengan cara ya harga energi harus murah. Kalo harga energi tidak murah, kita tidak bersaing," kata Enny.

Ditekankan juga bahwa hitungan wajar harga BBM bila dikalkulasikan dengan harga minyak dunia sebesar USD 50 per barel maka harus ada penurunan kembali menjadi Rp 5500 - Rp 5600 per liter. Harga tersebut dinilai akan cukup terasa buat konsumen.

"Sekarang Rp 7050 per liter, kalau turun ke Rp 5600 berarti ada saving untuk pengeluaran yang lain, seperti mendorong biaya transportasi turun. Memang harus turun tapi harus ada dikalkulasi terlebih dahulu dari Pertamina dan pemerintah serta dewan transportasi. Karena biasanya angkutan tidak mau serta merta turun. Untuk itu mereka harus duduk bareng," demikian Enny. [wah] 

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Potongan Ojol 8 Persen Belum Jalan, Menaker: Nanti Ya...

Senin, 22 Juni 2026 | 20:22

OTT Bea Cukai Belum Ungkap Pengendali Sistem Impor

Senin, 22 Juni 2026 | 19:50

Pertamina Bantu Pedagang Kuliner Jakarta Fair dengan Bright Gas

Senin, 22 Juni 2026 | 19:48

Keterlambatan RKAB Biang Krisis Batu Bara

Senin, 22 Juni 2026 | 19:42

Kejari Jaksel Ungkap Alasan Tidak Menahan Roy Suryo dan Dokter Tifa

Senin, 22 Juni 2026 | 19:32

PM Inggris Keir Starmer Resmi Mundur, Andy Burnham Siap Gantikan

Senin, 22 Juni 2026 | 19:20

Kritik Sejumlah Parpol untuk PDIP Bentuk Loyalitas ke Prabowo

Senin, 22 Juni 2026 | 19:16

Geruduk Kantor Gubernur, Ribuan Relawan Minta MBG Dilanjutkan

Senin, 22 Juni 2026 | 19:15

Penahanan Ditangguhkan, Dokter Tifa: Alhamdulillah Bisa Pulang

Senin, 22 Juni 2026 | 19:09

Sinopsis House of the Dragon Season 3, Perang Targaryen Kian Brutal,

Senin, 22 Juni 2026 | 19:05

Selengkapnya