Berita

net

Bisnis

Sikapi Harga Minyak, Pemerintah Jangan Gunakan Asumsi Bisnis

SENIN, 25 JANUARI 2016 | 02:30 WIB | LAPORAN:

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta pemerintah tidak lagi menggunakan asumsi-asumsi bisnis seperti yang biasa dilakukan soal bahan bakar minyak (BBM), di tengah kondisi minyak mentah dunia terus merosot. Pemerintah harus melihat latar belakang kondisi saat ini sebelum melahirkan kebijakan.

"Kita ingin pemerintah jangan lagi menggunakan asumsi bisnis asusual. Ketika mengambil suatu solusi dari masalah atau kebijakan harus disertakan apa kondisi yang melatar belakangi. Persoalan yang dihadapi sekarang, paradigma dunia sudah berubah ketika harga minyak dan komoditas yang tadinya tinggi justru makin anjlok," jelas Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati dalam diskusi 'Prospek Harga BBM' di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (24/1).

Menurutnya, untuk gas dan minyak, petanya sudah berubah total. Bahkan, Amerika Serikat yang dulunya adalah net importir saat ini sudah menjadi net eksportir.


"Kalau kita liat dewan energi Amerika, mereka menyatakan sampai 100 tahun ke depan cadangan mereka aman. Baik gas maupun minyak. Makanya ini akan membuat perubahan besar pada peta harga komoditi internasional," beber Enny.

Karena itu, dibutuhkan pemerintah saat ini adalah segera mendorong industrialisasi agar bisa bersaing dengan negara lain.
"Dengan cara ya harga energi harus murah. Kalo harga energi tidak murah, kita tidak bersaing," kata Enny.

Ditekankan juga bahwa hitungan wajar harga BBM bila dikalkulasikan dengan harga minyak dunia sebesar USD 50 per barel maka harus ada penurunan kembali menjadi Rp 5500 - Rp 5600 per liter. Harga tersebut dinilai akan cukup terasa buat konsumen.

"Sekarang Rp 7050 per liter, kalau turun ke Rp 5600 berarti ada saving untuk pengeluaran yang lain, seperti mendorong biaya transportasi turun. Memang harus turun tapi harus ada dikalkulasi terlebih dahulu dari Pertamina dan pemerintah serta dewan transportasi. Karena biasanya angkutan tidak mau serta merta turun. Untuk itu mereka harus duduk bareng," demikian Enny. [wah] 

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Program Belanja Dikebut, Pemerintah Kejar Transaksi Rp110 Triliun

Sabtu, 27 Desember 2025 | 08:07

OJK Ingatkan Risiko Tinggi di Asuransi Kredit

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:48

Australia Dukung Serangan Udara AS terhadap ISIS di Nigeria

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:32

Libur Natal Pangkas Hari Perdagangan, Nilai Transaksi BEI Turun Tajam

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:17

Israel Pecat Tentara Cadangan yang Tabrak Warga Palestina saat Shalat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:03

Barzakh itu Indah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:38

Wagub Babel Hellyana seperti Sendirian

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:21

Banjir Cirebon Cermin Politik Infrastruktur Nasional Rapuh

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:13

Jokowi sedang Balas Dendam terhadap Roy Suryo Cs

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:06

Komdigi Ajak Warga Perkuat Literasi Data Pribadi

Sabtu, 27 Desember 2025 | 05:47

Selengkapnya