Berita

kereta cepat/net

Politik

Anggota Komisi V: Tidak Ada Urgensi Membangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung

SABTU, 23 JANUARI 2016 | 10:14 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Isu Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang pembangunannnya sudah diresmikan Presiden Joko Widodo sudah sering dibicarakan di tingkat Komisi V DPR RI.

Demikian disampaikan Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Epyardi Asda, dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (23/1),

Menurutnya, Komisi V sering membicarakan terutama soal apakah kereta cepat teknologi China itu sudah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan apakah sesuai kebutuhan masyarakat.


"Transportasi adalah sebuah keniscayaan yang dibutuhkan masyarakat untuk memperdekatkan jarak, meningkatkan perekonomian, dan menggampangkan komunikasi suatu daerah. Kalau berangkat dari tujuan-tujuan itu, ada sedikit pertanyaan soal pembangunan kereta cepat itu. Apakah ada urgensinya?" kata Epyardi.

Kata dia, di saat rakyat di daerah tertinggal lebih membutuhkan pembangunan infrastruktur yang memadai, seolah pemerintah hanya pikirkan Jakarta-Bandung yang sebetulnya sangat memadai infrastrukturnya.

"Dari segi urgensinya, apa yang kita harapkan dari kereta cepat? Meningkatkan ekonomi? Siapa yang pakai kereta cepat ini? Memang ini belum layak. Saya yakin masyarakat Jakarta-Bandung akan lebih memilih kendaraan pribadi," jelasnya.

"Kecuali kereta cepat ini untuk Jakarta-Surabaya, ini masih masuk akal. Untuk ke Bandung urgensinya belum tinggi," tegasnya.

Dia ungkapkan, sikap para anggota Komisi V DPR cukup alot menyikapi kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Ada yang mendukung dan tidak mendukung," sebutnya. [ald] 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya