Berita

martin hutabarat/net

Pertahanan

Martin Hutabarat: Jangan Ragu Revisi UU Pemberantasan Terorisme

JUMAT, 22 JANUARI 2016 | 16:43 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pemerintah tidak perlu ragu merevisi UU 15/2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Tugas negara adalah melindungi setiap warga negara, memberi rasa aman pada setiap orang yg hidup dan tinggal di Indonesia.

"Teroris sekarang sudah menjadi musuh bersama di seluruh dunia. Banyak negara sudah menjadi korban. Kita pun di Indonesia, bahaya teroris itu sudah di depan mata. Bukan lagi imajinasi," kata anggota Badan Legislasi DPR RI dari fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, Jumat (22/1).

Dia menilai Indonesia sangat rentan akan aksi terorisme, karena luas wilayah yang besar dengan ribuan pulau dan jumlah penduduk 255 juta orang yang sangat beragam ditambah kesenjangan sosial yang tinggi.  


"Sebelum teroris itu meluas, kita harus mencegahnya lebih dini. Ini kuncinya memberantas teroris. Apalagi  kalau aparat penegak hukum kita sudah meyakini perlu payung hukum yang lebih tegas untuk mencegah teroris, dengan merevisi UU Terorisme," terang Martin.

Anggota Komisi III ini meminta pemerintah tidak ragu merevisi UU pemberantasan terorisme karena mayoritas rakyat pasti mendukungnya. Bahkan tidak masalah kalau UU terorisme itu perlu direvisi berulang kali, yang penting rakyat aman dan pembangunan tetap berjalan.

"Semua ingin Indonesia ini aman, tidak dicekam ketakutan setiap jalan ke luar rumah. Itulah tugas negara," tegasnya. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya