Berita

martin hutabarat/net

Pertahanan

Martin Hutabarat: Jangan Ragu Revisi UU Pemberantasan Terorisme

JUMAT, 22 JANUARI 2016 | 16:43 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pemerintah tidak perlu ragu merevisi UU 15/2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Tugas negara adalah melindungi setiap warga negara, memberi rasa aman pada setiap orang yg hidup dan tinggal di Indonesia.

"Teroris sekarang sudah menjadi musuh bersama di seluruh dunia. Banyak negara sudah menjadi korban. Kita pun di Indonesia, bahaya teroris itu sudah di depan mata. Bukan lagi imajinasi," kata anggota Badan Legislasi DPR RI dari fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, Jumat (22/1).

Dia menilai Indonesia sangat rentan akan aksi terorisme, karena luas wilayah yang besar dengan ribuan pulau dan jumlah penduduk 255 juta orang yang sangat beragam ditambah kesenjangan sosial yang tinggi.  


"Sebelum teroris itu meluas, kita harus mencegahnya lebih dini. Ini kuncinya memberantas teroris. Apalagi  kalau aparat penegak hukum kita sudah meyakini perlu payung hukum yang lebih tegas untuk mencegah teroris, dengan merevisi UU Terorisme," terang Martin.

Anggota Komisi III ini meminta pemerintah tidak ragu merevisi UU pemberantasan terorisme karena mayoritas rakyat pasti mendukungnya. Bahkan tidak masalah kalau UU terorisme itu perlu direvisi berulang kali, yang penting rakyat aman dan pembangunan tetap berjalan.

"Semua ingin Indonesia ini aman, tidak dicekam ketakutan setiap jalan ke luar rumah. Itulah tugas negara," tegasnya. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya