Berita

ilustrasi/net

Peletakan Batu Pertama Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sangat Dipaksakan

KAMIS, 21 JANUARI 2016 | 11:58 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Peletakan batu pertama kereta cepat Jakarta-Bandung yang dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo terkesan sangat dipaksakan.

Demikian disampaikan Ketua Jakarta Transportation Watch (JTW), Andy W Sinaga. Bahkan menurut Andy, persiapan dokumentasi perizinan dan analisis dampak lingkungan dari Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagai syarat Kementrian Perhubungan mengeluarkan izin pembangunan KA cepat belum dipenuhi oleh pihak manajemen PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC) hingga kemarin belum juga turun.

"Aneh juga kalau dalam hitungan jam, tiba-tiba izin Amdal-nya dikeluarkan oleh Kementrian Kehutanan dan KLH. Terkesan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan proyek mercusuar-nya Jokowi, mengingat kereta cepat tersebut akan beroperasi tahun 2019 seiring dengan masa jabatan Presiden Jokowi," kata Andy dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 21/1).


Menurut Andy, proyek kereta cepat tersebut menimbulkan ketimpangan infrastruktur bagi beberapa daerah di Indonesia, dengan mempertimbangkan masih banyaknya infrastruktur kereta api di berbagai daerah yang masih memprihatinkan. Bahkan untuk wilayah Indonesia khususnya Papua, dan Nusa Tenggara Timur dan Barat belum tersentuh infrastruktur Kereta Api.

"Selain itu infrastruktur kereta di wilayah Sumatera juga masih belum maksimal karena masih banyak menggunakan infrastruktur peninggalan zaman Belanda," demikian Andy. [ysa]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya