Presiden Joko Widodo harus memecat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki. Serangan teroris di kawasan Sarinah yang masuk dalam wilayah ring 1 tidak terlepas dari peran KSP yang gagal menjalankan fungsinya di bidang keamanan negara.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Arief Poyuono, dalam keterangannya kepada redaksi (Sabtu, 16/1). Seharusnya, kata dia, KSP yang memiliki tanggung jawab penuh setara dengan tugas-tugas Wapres, setiap saat bisa memberikan informasi dan melakukan koordinasi dengan jajaran kementerian/lembaga serta TNI-Polri untuk menciptakan rasa aman di masyarakat.
"Teten harusnya mampu berkoordinasi dengan Menkopolkam, TNI-Polri, dan lembaga keamanan lain di sektor pertahanan dan keamanan. Tapi ternyata KSP justru mandul, tidak berfungsi dan tidak punya kemampuan dalam bidang keamanan negara. Bahkan Teten malah melakukan tindakan fatal, berupaya menjauhkan dan merusak hubungan TNI-Polri dengan Presiden Jokowi," katanya.
Serangan teroris di pusat ibukota negara jelas-jelas menghancurkan usaha Jokowi menarik investor. Tragedi teror bom yang juga tidak terlepas dari peran KSP yang seharusnya membantu Presiden Jokowi menjalankan program prioritas, termasuk jaminan keamanan negara, sudah pasti berimbas pada kepercayaan investor asing terhadap jaminan keamanan dan stabilitas berinvestasi di Indonesia.
"Teten malah sibuk dengan omongan-omongan yang melecehkan dan menghina masyarakat Papua dengan seragam kolor, yang seharusnya tidak pantas dilontarkan ke publik. Karena itu, Presiden Jokowi harus segera memecat Teten dan menggantinya dengan figur yang kapabel dan punya kapasitas, sekaligus punya kemampuan berkoordinasi dengan Menkopolkam, TNI-Polri, dan lembaga keamanan lain di sektor Hankam," papar Arief Poyuono yang juga Ketum FSP BUMN Bersatu.
Tragedi bom Sarinah, masih kata Arief, bukan hanya berakibat pada rasa tidak aman pada investor tapi juga membuat ketakutan bagi jutaan pekerja di pusat-pusat bisnis dan masyarakat ibukota negara. Dalam hemat dia, Teten tidak layak menjadi Kepala KSP.
"Di negara-negara yang ada Staf Kepresidenan, itu ditempati oleh orang yang memiliki jaringan luas ke semua institusi pemerintah, parlemen dan kelompok masyarakat dengan dukungan tim dari berbagai disiplin ilmu. Bukan hanya mengerti bagaimana membuat laporan kasus korupsi yang terkadang hanya pesanan dan belum tentu benar investigasinya," sindir dia.
[dem]
