Tudingan bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) "kecolongan" dalam tragedi bom Starbucks Sarinah, Jakarta, meski sulit dibuktikan, namun sulit juga ditolak atau diabaikan.
Menurut pakar politik, Muhammad AS Hikam, intelijen tidak selalu bekerja dalam wilayah yang transparan, sehingga publik tidak akan bisa memantau dan mengevaluasi berdasar fakta. Karena aturan main yang berlaku, intelijen juga tidak akan membuat laporan terbuka untuk publik terkait operasionalnya.
"Yang bisa dilakukan secara legal formal adalah pertanggungjawaban oleh user utamanya. Dalam hal BIN, sebagai lembaga dan koordinator komunitas intelijen, user utama itu adalah Presiden. DPR mungkin saja bisa mengajukan berbagai pertanyaan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi I, namun forum itu berlangsung tertutup dan tidak akan bisa mendalam sampai pada operasional," terang Hikam lewat akun facebooknya.
Menurut dia, kritik yang muncul terhadap lembaga telik sandi itu menjadi masukan penting. Intelijen adalah "mata dan telinga" sebuah negara dalam sistem keamanan nasionalnya. Jika ada ancaman yang nyata seperti aksi teror di Sarinah dan sebelumnya, maka tentu akan muncul gugatan terhadap kapasitas dan kualitas intelijen.
"Kritik tentu tidak boleh menjurus kepada sebuah permainan menyalahkan alias 'blame game' kepada komunitas intelijen. Apalagi jika ternyata, seperti dikemukakan Kepala BIN, ada berbagai aturan hukum dan perundangan yang menjadi rambu yang memiliki implikasi signifikan terhadap kinerja intelijen negara," jelas Hikam.
Menurutnya, UU intelijen yang berlaku saat ini memang berbeda dengan "rule of engagement" intelijen pada era sebelumnya. Karena itu, BIN harus menerima berbagai kritik yang konstruktif, tetapi tidak perlu merespon "blame game" apalagi yang memiliki tendensi politisasi.
"Soal bagaimana kinerja Ka-BIN dan lembaga yang dipimpinnya, Presiden RI sebagai pemakai (
user) utama tentu punya hak dan kapasitas menilai secara mendalam. Penilaian tersebut bukan saja dari aspek profesionalitas dan capaian target, tetapi juga dari aspek lain termasuk politik," kata Hikam.
Dia tekankan lagi bahwa BIN dan komunitas intelijen adalah salah satu alat negara terpenting yang berada di garis depan dalam menjaga dan memperkuat keamanan nasional.
"Jangan sampai lembaga ini menjadi sasaran 'blame game' dari sementara kelompok kepentingan yang justru akan memperlemah kedaulatan dan keamanan NKRI," pungkasnya.
[ald](Baca juga:
Sutiyoso: BIN Sudah Bekerja, Tanpa Menangkap Dan Menahan)
