Berita

hasto kristiyanto/net

Hukum

Sekjen PDIP Marah Besar Terkait Kabar Penangkapan DWP

KAMIS, 14 JANUARI 2016 | 00:54 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto marah dan geram atas dugaan tindakan tidak terpuji anggota DPR RI yang menurut informasi tertangkap tangkan dalam Operasi KPK malam ini.

"Partai terus menerus mengingatkan. Bahkan, tiga minggu yang lalu kami kirim peringatan melalui SMS dan surat tertulis agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan kekuasaan dengan melakukan tindak pidana korupsi," papar Hasto kepada wartawan, Kamis (14/1).

"Belum diperoleh kepastian. Namun, bilamana melibatkan anggota dewan dari PDIP, maka partai bertindak tegas dengan menerapkan sanksi pemecatan seketika. Dengan demikian yang bersangkutan bukan anggota PDIP lagi," tegas Sekjen PDIP menambahkan.


Hasto juga menegaskan bahwa atas arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, pada saat Rakernas I, dirinya juga sudah mengumumkan kepada seluruh peserta Rakernas melalui Rapat Paripurna dengan mengingatkan kembali terhadap kasus yang menimpa Adriansyah.

"Ini benar-benar pelanggaran disiplin sangat berat. DPP Partai akan mengambil tindakan pengawasan yang lebih ketat lagi," tambah Hasto.

Terkait dengan sistem keuangan partai sendiri, PDIP sudah membangun sistem rekening gotong royong dan diaudit secara periodik oleh akuntan publik.

'Apa yang diduga dilakukan anggota Dewan tersebut, selain sangat tidak patut, juga menunjukkan bagaimana 'kerusakan mentalitet hanya untuk memperkaya diri' " tandas Hasto.

Seperti diwartakan, Anggota DPR dari Fraksi PDIP berinisial DWP dikabarkan ditangkap KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi. DWP dicokok dalam operasi tangkap tangan (OTT), di Jakarta, Rabu malam (13/1), sekitar pukul 20.00 Wib. Legialstor dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX ini diduga ditangkap terkait pembangunan jalan Kementerian PU di wilayah Indonesia bagian Timur. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya