Puluhan kader dan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambangi gedung Kementerian Hukum dan HAM. Pendukung yang rata-rata perempuan cantik mengenakan hijab warna hijau itu menduduki kantor tempat Menteri Yasonna H. Laoly untuk menyampaikan apresiasi.
Para perempuan cantik berselempang hijau bertuliskan provinsi masing-masing itu membagikan bunga mawar kepada Menteri Yasonna dan Dirjen AHU serta pegawai Kemenkumham.
Kader PPP dari Sulawesi Selatan bernama Zulfa mengaku datang untuk membagikan bunga sebagai ucapan terima kasih atas dicabutnya Surat Keputusan pengurus PPP hasil Muktamar VIII Surabaya pimpinan M. Romahurmuziy pada 7 Januari 2016.
"Saya bersama teman-teman mewakili simpatisan wilayah di seluruh provinsi mengucapkan terima kasih kepada pak menteri atas dicabutnya SK Muktamar Surabaya. Dengan harapan dapat diselesaikan dengan cepat SK kepenguruan Djan Faridz Muktamar Jakarta," jelasnya di lobi gedung Dirjen AHU, Kemenkumham, Jakarta (Selasa, 12/1).
Di tempat yang sama, Wakil Sekjen DPP PPP Yunus Razak mengatakan, aksi bagi-bagi bunga dilakukan selama empat hari sejak 11-14 Januari 2016. Sembari menunggu janji Menteri Yasonna mengeluarkan SK Kepengurusan kubu Djan Faridz.
"Kami juga menanti janji Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bahwa SK pengesahan Muktamar Jakarta akan keluar pada 15 Januari 2016, dengan dasar janji itu kami ada di sini," sambungnya.
Adapun, pada tangkai bunga mawar yang dibagikan disisipi tulisan 'Terima kasih Menkumham Telah Mencabut SK Kepengurusan Muktamar Surabaya. Kami Menanti Pengesahan Muktamar Jakarta. Salam Ketua Umum PPP H. Djan Faridz, Sekretaris Jenderal H.R.A Dimyati Natakusumah'.
Seperti diketahui, Menkumham telah mencabut SK terhadap kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy atas dasar putusan Mahkamah Agung. Romi sendiri telah mengundurkan diri sebagai ketua umum pasca dikeluarkannya SK Nomor M.HH-01 AH.11.01 tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-o7.AH.11.01 tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan pelaksanaan putusan Kasasi Tata Usaha Negara 504 K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015.
[wah]
