Berita

Sya'roni/net

Sudirman Said Sebaiknya Klarifikasi Soal Fasilitas dari Perusahaan Gas Saat Kunjungan ke Maluku

SENIN, 11 JANUARI 2016 | 17:44 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Tersiar kabar tidak sedap perihal kunjungan Menteri ESDM Sudirman Said ke Maluku akhir pekan lalu. Dikabarkan perjalanan ke Maluku tersebut difasilitasi perusahaan gas asing yang sangat berkepentingan dengan pengelolaan Blok Masela.

Jika kabar ini benar, maka ini untuk kedua kalinya Sudirman Said dikabarkan melakukan perjalanan dinas dengan uang haram. Sebelumnya, Sudirman Said juga pernah dikabarkan melakukan kunjungan dengan menggunakan private jet, namun biaya carter pesawat ditagihkan kepada Petral (anak usaha Pertamina) sebesar 37.500 dolar AS atau setara Rp 471,9 juta.

‎"Ada baiknya Sudirman Said segera mengklarifikasi kebenaran kabar tersebut. Karena bagaimana pun seorang pejabat sudah mendapatkan jatah anggaran perjalanan dinas dari negara, sehingga tidak diperbolehkan lagi menerima dana dari korporasi," desak Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Keadilan (Humanika), Sya'roni, kepada redaksi (Senin, 11/1).

‎Negara, sebut dia, menjamin ongkos perjalanan dinas pejabat dengan harapan pejabat yang bersangkutan tidak tersandera oleh kepentingan pihak tertentu. Bagaimana pun pihak yang telah menggelontorkan sejumlah uang pastilah memiliki target terselubung. 

‎"Seorang pejabat haruslah menjaga integritas untuk tidak menerima fasilitas apa pun dari pihak luar. Kalau seorang pejabat sudah menerima fasilitas dari pihak luar, maka di saat itulah integritasnya telah sirna. Dan jika seseorang sudah tidak memiliki integritas, maka pada saat itu pula sudah tidak pantas menyandang jabatan publik," katanya.‎

‎Selain itu, kata Sya'roni, gaya hidup menggunakan private jet juga tidak sesuai dengan komitmen pemerintahan Jokowi yang menggaungkan Nawacita dan Trisakti. Jika komitmen Presiden sudah berani dilanggar oleh seorang menteri, maka komitmen presiden patut dipertanyakan keampuhannya.

‎"Jangan sampai kewibawaan Jokowi menjadi luntur hanya gara-gara perilaku menterinya yang tidak menjalankan komitmen presiden," tukasnya.[dem]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Jutaan Orang Tak Sadar Terkena Diabetes

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:17

Kejati Sumut Lepaskan Tersangka Penadahan Laptop

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:00

Sektor Energi Indonesia Siap Menggebrak Melalui Biodisel 50 Persen dan PLTN

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:35

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

Pasal Pembuka, Pasal Pengunci

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:21

Eggi Sudjana Perburuk Citra Aktivis Islam

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:19

Pratikno dan Jokowi Harus Dihadirkan di Sidang Sengketa Ijazah KIP

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:03

Dugaan Pengeluaran Barang Ilegal di Cileungsi Rugikan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:45

Eggi Sudjana Konsisten Meyakini Jokowi Tak Punya Ijazah Asli

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:15

Selengkapnya