Publik menganggap posisi Darmin Nasution paling layak dipertimbangkan Presiden Joko Widodo untuk dikocok ulang. Hasil survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) menunjukkan publik menempatkan Darmin di daftar pertama nama menteri yang pantas dicopot.‎
‎"Menteri yang menurut publik paling perlu dipertimbangkan Presiden untuk direshuffle adalah Darmin Nasution, Puan Maharani, Rini Soemarno, Luhut Panjaitan, Ignasius Jonan dan Imam Nachrowi," ‎kata Jurubicara KedaiKOPI, Hendri Satrio, dalam keterangannya kepada redaksi (Senin, 11/1).‎‎
‎Survei dilakukan melalui telepon kepada 1200 responden dari seluruh Indonesia pada 2 hingga 6 Januari 2016. Menurut Hendri, nama-nama menteri tersebut menurut publik paling tinggi untuk dipertimbangkan reshuffle.
‎‎Sementara untuk papan tengah, menteri yang layak dipertimbangkan dicopot adalah Rizal Ramli, Siti Nurbaya, Yasonna Laoly, Sudirman Said, Hanif Dhakiri, Basuki Hadimuljono, Pratikno, Nila Moeloek.
‎‎"Kemudian menyusul Anies Baswedan, Retno Marsudi, Ryamizard Ryacudu, Amran Sulaiman, Marwan Jafar, Muhammad Nasir, dan AGN Puspayoga," tambah Hendri.
‎Dari hasil survei juga terpotret nama-nama menteri yang menurut publik paling kecil untuk dipertimbangkan Jokowi direshuffle. ‎Di kelas ini, mereka adalah Thomas Lembong, Susi Pudjiastuti, Lukman Hakim, Rudiantara, Sofyan Djalil, Yuddy Chrisnandi, Bambang Brodjonegoro, Saleh Husin, Arief Yahya, Yohanna Yembise, Khofifah Indarparawangsa, Tjahjo Kumolo, dan Pramono Anung. ‎
‎Meski demikian, katanya, secara umum tren persepsi publik terkait perlunya reshuffle Kabinet Kerja mengalami penurunan.
"Persepsi tentang perlunya reshuffle kabinet, 50,3% responden menganggap perlu, 32,9% tidak perlu, sisanya tidak menjawab/tidak tahu. D‎esakan perlunya reshuffle mengalami penurunan. Survei yang dilakukan KedaiKOPI pada Oktober 2015 menunjukkan 55,8% responden menganggap reshuffle perlu dilakukan Jokowi, sementara 37,5% menganggap tidak perlu," kata Hendri.‎
‎"Penurunan tingkat urgensi reshuffle kabinet saat ini diperkirakan terkait meningkatnya kepuasan publik terhadap kinerja kabinet Jokowi. 52% responden menyatakan puas dengan pemerintahan Jokowi-JK, hanya 45,9% menyatakan tidak puas," ungkap Hendri.‎
[dem]
