Berita

KedaiKOPI: Pemerintahan Jokowi Memuaskan

SENIN, 11 JANUARI 2016 | 11:58 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Lembaga survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) merilis hasil survei "Sikap Publik terhadap Kinerja Pemerintah di Awal Tahun 2016". Hasil survei menunjukkan publik mulai puas dengan pemerintahan Jokowi-JK.

‎"Kepuasan publik‎ kepada pemerintahan Jokowi-JK, puas (52%), tidak puas (45,9%), sisanya tidak menjawab atau tidak tahu," kata Jurubicara Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, dalam keterangannya kepada redaksi (Senin, 11/1).

‎‎Sigi dilakukan melalui telepon kepada 1200 responden dari seluruh Indonesia pada 2 hingga 6 Januari 2016. Hendri mengatakan h‎asil survei ini pertama kali terjadi tingkat kepuasan publik di atas 50% bila dibandingkan 4 kali survei yang dilakukan sebelumnya.‎‎


‎Menurut dia penurunan harga BBM yang waktunya secara kebetulan bersamaan dengan waktu pelaksanaan survei cukup berdampak pada tingginya tingkat kepuasan publik. 

‎‎Namun demikian, katanya, persepsi publik masih buruk terhadap beberapa asepek. Untuk kondisi perekonomian keluarga hari ini, misalnya, publik menganggap tidak ada perubahan dibanding tahun lalu. Hal itu tercermin dari hasil survei bahwa 20,2% menganggap ekonomi saat ini lebih baik dari tahun lalu, 59,4% sama saja dan 18,4% menganggap lebih buruk.‎Mayoritas publik menganggap pola koordinasi dan komunikasi presiden dengan para menteri tidak berjalan baik. 51,5% responden menilai koordinasi dan komunikasi presiden dengan menteri buruk, sebanyak 27,8% responden menganggap baik. 

‎‎Mayoritas publik, lanjut Hendri, juga menganggap pola hubungan eksekutif dan legislatif berlangsung buruk (59,3%‎), sementara yang menilai sebaliknya hanya 27,8%, dan sisanya tidak menjawab/tidak tahu. Terkait pertanyaan mengenai implementasi nawacita dalam kebijakan pemerintah, sebanyak 23,2% responden menganggap sudah, 67% belum dan sisanya tidak tahu dan tidak menjawab.

‎‎"Hasil survei ini tentu saja sangat dipengaruhi pada kejadian, peristiwa, momentum politik yang terjadi saat telesurvei dilakukan, namun tidak terbatas pada poin kepuasan kepada kinerja pemerintah," tukasnya.[dem]‎

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Potongan Ojol 8 Persen Belum Jalan, Menaker: Nanti Ya...

Senin, 22 Juni 2026 | 20:22

OTT Bea Cukai Belum Ungkap Pengendali Sistem Impor

Senin, 22 Juni 2026 | 19:50

Pertamina Bantu Pedagang Kuliner Jakarta Fair dengan Bright Gas

Senin, 22 Juni 2026 | 19:48

Keterlambatan RKAB Biang Krisis Batu Bara

Senin, 22 Juni 2026 | 19:42

Kejari Jaksel Ungkap Alasan Tidak Menahan Roy Suryo dan Dokter Tifa

Senin, 22 Juni 2026 | 19:32

PM Inggris Keir Starmer Resmi Mundur, Andy Burnham Siap Gantikan

Senin, 22 Juni 2026 | 19:20

Kritik Sejumlah Parpol untuk PDIP Bentuk Loyalitas ke Prabowo

Senin, 22 Juni 2026 | 19:16

Geruduk Kantor Gubernur, Ribuan Relawan Minta MBG Dilanjutkan

Senin, 22 Juni 2026 | 19:15

Penahanan Ditangguhkan, Dokter Tifa: Alhamdulillah Bisa Pulang

Senin, 22 Juni 2026 | 19:09

Sinopsis House of the Dragon Season 3, Perang Targaryen Kian Brutal,

Senin, 22 Juni 2026 | 19:05

Selengkapnya